Bisnis.com, BEKASI - Persaingan menuju kursi Ketua Kadin Kota Bekasi masa bakti 2016-2021 kian sengit. Masing-masing calon membawa misi memperbaiki citra Kadin Kota Bekasi yang selama ini dinilai kerap menjadi calo proyek APBD Pemkot Bekasi.
Pada penutupan pencalonan ketua Kadin Kota Bekasi menghasilkan lima nama bakal calon (balon) Ketua Kadin Kota Bekasi. Kelima calon itu adalah Marhaban Sigalingging, Harti Muntako, Iqbal Daud, Kholil Astari, dan Andy Salim.
Setiap kandidat berencana membawa nama organisasi lebih bergengsi dan berwibawa. Andy Salim yang merupakan pengusaha konstruksi berjanji membawa organisasi menjadi lebih baik dengan meningkatkan inovasi dan kreasi pengusaha lokal untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah dan tidak hanya berharap proyek yang berasal dari APBD Pemkot Bekasi.
Andy yang juga pengurus Kadin Kota Bekasi masa jabatan 2011-2016 menilai cap sebagai calo proyek bisa jadi disebabkan oknum Kadin Kota Bekasi, namun tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh anggota Kadin Kota Bekasi.
"Bisa saja penilaian itu, tapi kami akan memperbaiki dengan priode kepemimpinan yang baru. Jangan tergantung pada proyek APBD, tapi harus lebih kreatif menciptakan usaha dan iklim usaha."
Sementara itu Sigalingging menilai perbaikan secara menyeluruh di tubuh Kadin Kota Bekasi sangat diperlukan, karena organisasi yang tertuang dalam UU No. 1/1978 tentang Kadin itu kehilangan fungsinya di Kota Bekasi lantaran dinilai hanya berfungsi sebagai calo proyek APBD.
Atas kondisi itu, dirinya mengistilahkan pencalonannya sebagai aksi turun gunung karena kondisi yang mendesak. Dia pun beranggapan dirinya memiliki level setingkat lebih tinggi ketimbang balon yang lainnya.
"Jadi, kalau mau yang bisa memimpin harus pebisnis, bukan calo. Kan sudah sudah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), maka itu Ketua Kadin Kota Bekasi yang kompeten sangat diperlukan," ungkapnya.
Kadin Kota Bekasi akan menggelar Musyawarah Kota Bekasi IV pada 29 Maret 2016. Salah satu agenda acara tersebut adalah pemilihan Ketua Kadin masa jabatan 2016-2021.
Serangkaian acara menjelang pemilihan pun dilakukan dengan dimulainya pendaftaraan bakal calon Ketua Kadin Kota Bekasi baru pada 12 hingga 22 Maret. Selanjutnya, diumumkan hasil calon pada 25 Maret. Setelah itu, para calon ketua akan melakukan silaturahmi dengan para anggota.
Nama Kadin Kota Bekasi memang sedang tidak harum. Kritik pedas kepada Kadin Kota Bekasi salah satunya keluar dari DPRD Kota Bekasi, Komarudin.
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi yang membidangi masalah ekonomi itu, sejauh ini peran Kadin Kota Bekasi dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi regional Bekasi nyaris tidak ada.
Dia menuding Kadin Kota Bekasi selama ini hanya sebagai penyalur percaloan proyek atau bertolak belakang dari tugasnya untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi regional Kota Bekasi. "Mereka sebatas preman kecil-kecil yang kebetulan punya akses."
Kondisi itu disebabkan lantaran SDM dalam tubuh Kadin Kota Bekasi yang tidak mumpuni atau tidak terdiri dari profesional pengusaha yang memiliki kompetensi di bidangnya. Seiring dengan adanya Musyawarah Kota Bekasi IV, diharapkan nantinya diiringi dengan perombakan struktur organisasi dan SDM di tubuh Kadin Kota Bekasi secara menyeluruh.
Tentunya, Kadin Kota Bekasi diharapkan mampu menjadi katalisator maupun teman diskusi eksekutif dan legislatif dalam pengambil kebijakan. Kadin yang kompeten dibutuhkan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi mencanangkan 2017 sebagai tahun investasi dan perekonomian daerah dapat terakselerasi dengan baik.
Harti Muntako, Balon lainnya, menutukan pandangan Kadin Kota Bekasi sebagai calo proyek harus segera diubah oleh pengurus dan anggota Kadin Kota Bekasi baru. Perubahan perlu dimulai dengan mengubah cara berpikir, mental dan etika para pengusaha yang dinaungi di bawah Kadin Kota Bekasi.
Harti yang merupakan pengusaha rumah makan dan advertising, menuturkan dengan mengubah tiga aspek tersebut tentunya akan menjadikan Kadin Kota Bekasi setara dengan eksekutif dan legislatif di Kota Bekasi. "Pengurus dan anggota Kadin harus beretika dalam menjalankan usahanya."
Iqbal Daud yang merupakan balon lainnya ingin menjadikan kesetaraan Kadin Kota Bekasi tidak hanya dengan eksekutif dan legislatif melainkan pula dengan para pengusaha nasional dan BUMN yang berinvestasi di Bekasi.
Untuk mencapai hal itu, tidak terlepas dari adanya peraturan daerah (perda) yang memungkinkan Kadin Kota Bekasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam hal pengambilan kebijakan pada bidang infrastruktur dan ekonomi.
"Kadin Kota Bekasi harus dipimpin oleh orang yang memiliki komitmen, loyalitas dan cerdas. Dan saya tahu banget organisasi ini harus bagaimana ke depannya."
Agaknya, persaingan antara para balon kian sengit. Boleh jadi kita menaruh harapan baru kepada mereka, sebaru image Kadin Kota Bekasi yang lebih cakap dan jauh dari cap sebagai organisasi yang terdiri dari calo proyek APBD saja.
