Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai DKI Jakarta perlu solusi integrasi untuk mengatasi penurunan muka tanah yang sudah mengkhawatirkan.
Dalam pembukaan rapat terbatas di Kantor Presiden, Kepala Negara mengatakan, jika DKI Jakarta sebagai Ibu Kota negara harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan, baik dalam penyediaan air bersih, air minum dan mitigasi penurunan air tanah, pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir.
"Data yang saya terima penurunan muka tanah di DKI sudah mengkhawatirkan sekitar 7,5 centimeter hingga 12 centimeter. Jakarta Utara akan terendam pada 2030,' ujarnya, Rabu (27/4/2016).
Pada saat itu, lanjutnya, 13 sungai di DKI Jakarta tidak bisa alirkan airnya. Oleh karena itu, pengendalian air dan lingkungan harus dilakukan secara integrasi dari hulu sampai ke hilir.
Salah satu solusi yang dinilai bisa menjawab persoalan tersebut adalah dengan adanya pembangunan di pesisir Jakarta melalui proyek national capital integrated coastal development (NCICD) yang sudah digagas cukup lama.
"Ini akan jadi jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit berkaitan dengan reklamasi Jakarta," katanya.
Presiden menegaskan, dalam rapat terbatas itu tidak dibicarakan masalah hukum soal reklamasi. Meskipun, pihaknya mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jokowi menyebut, pokok persoalan yang dibicarakan menyangkut kebijakan strategis dan visioner terkait apa yang bakal terjadi pada 2030.
Selain itu, Presiden menyebut jika pengembangan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan sistem transportasi massal harus juga terintegrasi dengan baik.
