Hari Buruh Sedunia: Ahok Heran Buruh Tolak Reklamasi

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan mengapa buruh memasukkan penolakan reklamasi Teluk Jakarta dalam tuntutan mereka di Hari Buruh pada 1 Mei mendatang.

"Saya kira itu haknya mereka. Kok buruh hubungannya dengan reklamasi?" kata Basuki yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).

Menurut dia, proyek reklamasi akan menciptakan  lapangan pekerjaan bagi warga.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan buruh akan tetap turun ke jalan pada Minggu (1/5/2016) meskipun kepolisian melarang karena akan mengganggu hari bebas kendaraan (car free day).

Buruh yang berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia akan long march menuju Gelora Bung Karno dan Istana Merdeka.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2016, buruh Indonesia secara serempak mengajukan empat tuntutan yakni menolak upah murah, pencabutan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan menaikkan upah minimum pada 2017 sebesar Rp650 ribu.

Kedua, menghentikan kriminalisasi buruh dan aktivis sosial, serta menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketiga, menolak reklamasi, penggusuran, dan RUU pengampunan pajak (tax amnesty) yang dianggap merugikan buruh karena sementara mereka dikendalikan dengan sistem upah murah melalui PP 78/2015, para pengemplang pajak justru diampuni.

Keempat, deklarasi organisasi masyarakat buruh sebagai kekuatan politik atau kelompok penekan yang terdiri dari kalangan buruh, guru honorer, mahasiswa, dan nelayan.

Pendeklarasian ormas yang bernama Rumah Rakyat Indonesia tersebut diperlukan untuk mempersatukan kekuatan seluruh buruh yang selama ini terkotak-kotak berdasarkan serikat pekerja mereka masing-masing.

"Ormas ini akan dideklarasikan di GBK, serta serentak di 28 provinsi di 200 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia," kata Said.

KSPI memprediksi tidak kurang dari satu juta buruh di seluruh penjuru Tanah Air akan memperingati Hari Buruh Internasional melalui aksi yang dipusatkan di kantor-kantor gubernur dan wali kota.