Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku optimistis serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2016 dapat lebih maksimal dari tahun sebelumnya.
"Penyerapan anggaran kami pada tahun ini pasti bisa lebih maksimal. Apalagi, semua proyek-proyek pembangunan sudah dimulai sekarang," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, total APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 adalah Rp69,2 triliun, dan penyerapannya mencapai 70 persen.
"Tahun lalu, anggarannya memang cukup besar. Penyerapannya juga besar karena banyak kegiatan pembangunan yang tidak dicek lagi pengeluarannya. Tahun ini, semuanya kami cek satu-satu. Tapi, kami yakin penyerapannya pasti maksimal," ujar Ahok.
Dia menuturkan, setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2015 hanya senilai Rp3 triliun.
"Jadi, setelah dihitung oleh BPK, Silpa APBD DKI Jakarta 2015 hanya sebesar Rp3 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari penghitungan kami sebelumnya yang mencapai Rp7 triliun," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan, bahwa pada tahun lalu pemasukan APBD DKI mengalami penurunan, namun penggunaan anggaran mendekati maksimal, sehingga berdampak terhadap sedikitnya nilai Silpa tahun lalu.
"Setelah keluarnya hasil audit dari BPK mengenai penyerapan APBD tahun lalu, sekarang kami sudah mulai bisa menyusun APBD Perubahan DKI TA 2016. Memang sebelum membuat APBD Perubahan, kami harus menunggu audit terlebih dahulu," demikian Basuki Tjahaja Purnama.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis, sempat menyebut nama Ahok sambil mengingatkan agar APBD DKI Jakarta segera dimanfaatkan, dan jangan terlalu lama disimpan di bank.
"Pak Ahok, duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun," ungkap Presiden, merujuk ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Presiden Jokowi dalam kesempatan itu juga menyebutkan masing-masing 10 provinsi, kabupaten dan kotamadya yang tercatat masih cukup besar menyimpan dananya di bank.
