Bisnis.com, TANGERANG - Meski diprediksi memangkas pendapatan daerah, pemerintah daerah di kawasan Tangerang Raya mendukung rencana pengambilalihan kewenangan terminal ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Rencana pengambilalihan tersebut merupakan bagian dari draf Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang tengah dirampungkan oleh BPTJ. Nantinya, semua terminal di kawasan Jabodetabek akan dikoordinasikan oleh BPTJ, sehingga diharapkan ada integrasi kewenangan dan pelayanan untuk mengatasi kepadatan dan kemacetan.
Mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh pengelolaan terminal penumpang tipe A harus dikembalikan ke pemerintah pusat.
“Sekarang, kami sedang mempersiapkan semuanya. Jika berjalan lancar, BPTJ akan mulai mengambilalih kewenangan terminal pada Oktober-November 2016. Ini sudah amanat Undang-undang sehingga harus dijalankan,” kata Kepala Dishub Kota Tangerang Engkos Zarkasih kepada Bisnis, Rabu (10/8/2016).
Dengan adanya pengambilalihan tersebut, dia berharap pengelolaan terminal menjadi lebih baik karena koordinasi menjadi terpusat. Kendati demikian, Engkos mengakui rencana tersebut berpotensi memangkas pendapatan daerah Kota Tangerang yang berasal dari retribusi di terminal.
“Ya, tapi kalau untuk perubahan yang lebih baik, kenapa tidak. Apalagi, tingkat kemacetan di Jabodetabel sudah sampai level mengkhawatirkan dan membutuhkan solusi sesegera mungkin,” tekannya.
Berdasarkan data BPTJ, Jabodetabek memiliki daya tamping jalan (VCR) 0,84 dengan rata-rata kecepatan kendaraan 19 km/per jam. Perbandingan antara jumlah kendaraan dengan daya tampung jalan (VCR) bersanding dengan laju kendaraan yang melintas menjadi dasar penilaian itu. Skor VCR Jabodetabek mendekati angka 1 yang menunjukkan tingkat kepadatan kendaraan sudah tinggi.
Untuk menyinergikan RITJ yang dibuat oleh BPTJ, Pemkot Tangerang akan mempercepat rencana perluasan Stasiun Poris Plawad sebagai salah satu lokasi Transit Oriented Development (TOD) atau pengembangan kota yang mengintegrasikan beberapa jenis angkutan transportasi massal. Nantinya, terminal terpadu ini akan terhubung dengan stasiun kereta api, serta tol JORR 2 sebagai akses menuju Bandara Soekarno Hatta.
Tak jauh berbeda, Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi (Dishubkominfo) Tangsel Wijaya Kusuma juga mengungkapkan pihaknya mendukung RITJ yang saat ini disusun oleh BPTJ.
“Proses pengambilalihan kewenangan terminal sedang dipersiapkan. Kami juga menunggu BPTJ untuk membicarakannya RITJ ini dengan Pemkot Tangsel,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPTJ Elly Adhiani Sinaga mengemukakan setelah roadshow ke wilayah Jabodetabek selesai, dirinya akan langsung melakukan uji publik terkait pengesahan RITJ tersebut.
“Sebelum menjadi Peraturan Presiden (Perpres), kami ingin akomodir masukan terlebih dulu dari tiap daerah tersebut," jelasnya.
Dia menyebut, koordinasi dan integrasi pelayanan transportasi di Jabodetabek sudah sangat krusial, karena saat ini jumlah perjalanan masyarakat dari kota penyangga ke DKI Jakarta mencapai 47,5 juta.
Secara keseluruhan, Elly menyebut, kepala daerah di Jabodetabek mendukung upaya BPTJ dalam mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelayanan transportasi di kawasan ini. Setidaknya, Elly mencatat sebanyak 10 terminal tipe A di Jabodetabek akan dikelola oleh BPTJ.
