Kabar24.com, JAKARTA - Pembangunan sistem IT yang mumpuni merupakan elemen wajib dalam mengatasi tindakan pungutan liar yang terjadi di sejumlah instansi pelayanan publik.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah usai menghadiri forum diskusi di TMC Polda Metro Jaya, Rabu (19/10/2016).
Menurutnya, di samping kerjasama antara aparat dengan masyarakat, membangun sistem IT adalah hal yang sangat penting dalam setiap proses pelayanan masyarakat.
"Jadi, omong kosong kalau seumpamanya sistem IT tidak terbangun, masih menggunakan manual ya pungli itu bisa diatasi, omong kosong," katanya, Rabu (19/10/2016).
Andri tidak menampik bahwa Dinas Perhubungan menjadi salah satu ranah layanan publik dengan banyak kasus tindakan pungutan liar seperti pada pengurusan KIR. Untuk itu, pihaknya sudah mengimplementasikan layanan berbasis IT seperti pada pemeriksaan fisik kendaraan.
"Di drive through itu sudah ada tv nya, LED-nya yang mengatakan bahwa di tahap ini dia harus memdapatkan nilai enam tiba-tiba dia nilai lima, sudah komputer semua," katanya.
Dia menambahkan selain dibangun, pihak pemerintah juga harus berani membuka sistem IT ini kepada masyarakat agar bisa diakses. Dengan demikian, masyarakat bisa benar-benar berpartisipasi dalam mengawasi kegiatan di instansi-instansi pelayanan masyarakat dan langsung melaporkan jika sekiranya terjadi tindakan pungutan liar. Namun, dalam peran serta berupa pelaporan tersebut masyarakat harus menyerahkan bukti yang kuat seperti hasil rekaman .
"Kita harus berani membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat itu turut serta mengawasi apalagi sekarang sudah canggih pakai pulpen saja sudah bisa ngerekam... Karena apa [perlu rekaman/ alat bukti]? supaya saya memecatnya tidak salah. Kasihan juga kalau salah," tambahnya.
