Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tetap optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini bisa mencapai target awal yang dipatok sebesar 90% dari penetapan sebesar Rp62,9 triliun.
Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta mengatakan optimistis penyerapan anggaran 2016 dapat meningkat signifikan pada sisa bulan terakhir ini.
Terutama, lanjutnya didorong dari realisasi pencairan anggaran untuk pekerjaan konstruksi di pos belanja modal.
"Karena sebenarnya mereka ini kontraknya sudah ada, tinggal bayar-bayar saja," ujarnya, Selasa (22/11/2016).
Pasalnya, mereka para rekanan kontraktor ini pada umumnya tidak mengambil termin pencairan anggaran, misalnya per tiga bulan, atau per enam bulan, akan tetapi mereka biasanya sengaja ambil di akhir tahun.
Selain itu, juga ditambah dari pencairan anggaran untuk kontrak-kontrak individu, alat-alat berat, barang-barang kebersihan, dan lainnya.
"Biasanya mulai dari awal hingga pertengahan Desember, mereka ramai ramai mencairkan. Ya kami harus optimistis bisa 80%-90%," terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah meminta masing-masing SKPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang sudah diberikan. Apalagi, lanjut dia, dana APBD Perubahan 2016 juga sudah dapat dicairkan.
Pasalnya, berdasarkan data Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, per 22 November 2016, realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 baru mencapai 50,2% dari target Rp62,9 triliun.
Namun demikian, meski masih minimnya realisasi APBD 2016 yang baru mencapai sekitar Rp30,1 triliun itu, tidak menyurutkan optimisme Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan target pencapaian hingga 90% hingga akhir tahun ini.
"Di sisa waktu sekarang ini, kami harap SKPD melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan program yang diajukan," ujarnya, Selasa (22/11).
Pihaknya sangat berharap hal itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga juga mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Ibu Kota semakin positif.
Saefullah juga meminta setiap SKPD untuk segera mencetak Surat Penyedia Dana (SKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta supaya dana yang telah dianggarkan itu dapat segera dicairkan, sehingga teralokasi dengan baik.
"Silahkan diurus melalui bendahara masing-masing SKPD. Jangan menunggu lagi, apalagi sekarang sudah pertengahan November," katanya.
Realisasi penyerapan anggaran pada data Monev Bappeda DKI Jakarta menyebutkan bahwa dari realisasi sebesar Rp30,1 triliun tersebut terdiri dari belanja tak langsung terserap Rp17,3 triliun dan belanja langsung terserap Rp12,8 triliun.
Sementara pada pos belanja tak langsung, porsi penyerapan terbesar dipegang belanja barang dan jasa yang mencapai Rp9 triliun (53,8%).
Namun demikian, pencapaian penyerapan belanja barang dan jasa tersebut masih terbilang belum maksimal, lantaran alokasi untuk kategori tersebut mencapai sebesar Rp16 triliun.
"Sampai saat ini target penyerapannya bisa 90% sesuai rencana awal," ujarnya.
