Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2016, DKI Selesaikan Lelang 835 Kegiatan Senilai Rp9 Triliun

Pemprov DKI Jakarta hingga 20 Desember 2016 telah berhasil menyelesaikan proses lelang sebanyak 835 jenis kegiatan dengan Pagu Anggaran mencapai Rp9 triliun.
Lelang/Ilustrasi-Ibsolutions.com
Lelang/Ilustrasi-Ibsolutions.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta hingga 20 Desember 2016 telah berhasil menyelesaikan proses lelang sebanyak 835 jenis kegiatan dengan Pagu Anggaran mencapai Rp9 triliun.

Jumlah kegiatan yang berhasil dilelang tersebut setara dengan 98% dari total 849 jenis kegiatan yang sudah masuk proses lelang dengan Pagu Anggaran mencapai Rp11,8 triliun.

Blessmiyanda, Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi DKI Jakarta menyatakan proses lelang yang berhasil diselesaikan hingga penghujung tahun ini diperkirakan hanya sebesar 98% dari jumlah yang masuk proses lelang tersebut.

"Sepertinya hingga akhir tahun mentok di 98% itu," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (28/12/2016).

Menurutnya dari 835 jenis kegiatan senilai Rp9 triliun yang terealisasi tersebut, terbagi dalam empat macam kategori, yakni kategori pengadaan barang dan jasa sebanyak 269 jenis senilai Rp1,7 triliun, lalu pekerjaan konstruksi 202 senilai Rp7,2 triliun, lalu jasa lainnya 102 senilai Rp309, dan jasa konsultasi badan usaha 262 senilai Rp261 miliar.

Bless memastikan tidak akan bisa menyelesaikan proses lelang 14 jenis kegiatan yang masih tersisa saat ini lantaran terbentur dengan telah berakhirnya masa tahun anggaran 2016.

Menurutnya realisasi jenis kegiatan yang berhasil dilelang tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp5,9 triliun.

Bless menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan lelang kali ini, pihaknya telah memetakan sejumlah kendala dan sekaligus mencoba melakukan mitigasi sehingga tetap dapat terlaksana dengan baik.

Menurutnya setidaknya terdapat tiga kendala yang dapat dijadikan pembelajaran pada tahun berikutnya. Pertama, dalam menentukan harga satuan komponen di e-budgeting diperlukan survey pasar dengan mempertimbangkan inflasi, sehingga bisa sesuai dengan harga pasar.

Kedua, berkaitan dengan permasalahan adminstrasi perizinan dan penghapusan asset perlu percepatan perizinan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

Kemudian, lanjut Bless, adalah perlunya penambahan jumlah sumber daya manusia (SDM) pokja di BPPBJ yang bersertifikasi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fatkhul Maskur

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper