Bisnis.com, JAKARTA--Kepala Dinas Koperasi dam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) DKI Jakarta Irwandi mengatakan sudah mendapat laporan terkait adanya praktik sewa trotoar untuk lapak pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kami survey dulu, teliti, baru awasi. Kira-kira keputusan apa yang harus diambil ini harus benar-benar matang," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (16/11/2017).
Dia menuturkan solusi yang ditawarkan dan dieksekusi oleh Pemprov DKI harus benar-benar matang. Menurutnya, saat ini pemerintah belum mengambil simpulan bagaimana cara paling tepat untuk menata para pedagang kaki lima di Tanah Abang.
"Pak Wagub [Sandiaga Uno] kan bilang lagi dikalibrasi dulu. Jadi belum bisa diputuskan yang pas tuh kaya apa sih,
Semrawutnya kondisi kawasan Tanah Abang saat ini terjadi lantaran banyaknya pedagang yang membuka lapak sepanjang trotoar. Keberadaan lapak PKL membuat banyak warga berkerumun di trotoar sehingga membuat kemacetan lalu-lintas.
Bukan itu saja, Irwandi mengatakan ada laporan bahwa beberapa oknum yang menarik biaya sewa sebesar Rp500 ribu untuk setiap lapak per bulan kepada para pedagang.
Baca Juga
Selain laporan penarikan biaya sewa, ada juga temuan bahwa ada anggota Satpol Pp yang menarik pungli kepada pedagang.
"Satpol PP lagi coba melihat ke bawah. Apakah memang ada anggotanya yang memang menerima pungutan itu. Kalau ada, akan ditindak," ucapnya.
