Kabar24.com, JAKARTA -- Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman meminta Pemprov DKI untuk segera membentuk badan layanan umum daerah (BLUD) Rumah DP Rp0 sebelum melakukan groundbreaking rumah tapak.
"BLUD sedang diproses pembentukannya. Pemerintah bilang akan terbentuk April. Ya lebih baik ditunggu saja," katanya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (28/2/2018).
Menurutnya, BLUD tersebut memiliki peranan penting sebagai pihak yang berwenang untuk mendata warga calon penerima kredit. Bukan itu saja, mereka juga bertugas melakukan cek dan ricek terkait persyaratan dan kemampuan keuangan masing-masing warga.
Jika masuk kriteria, BLUD tersebut juga akan memberikan rekomendasi calon nasabah ke lembaga perbankan yang sudah tergabung untuk menyalurkan kredit perumahan rakyat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Skema tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa fasilitas yang didapat antara lain bunga flat 5% dan bisa dicicil hingga 5-20 tahun. "BLUD berperan besar dalam pengelolaan keuangan termasuk seleksi para pemohon kredit," ungkapnya.
Pemprov DKI akhirnya menunda peletakan batu pertama atau groundbreaking program rumah tapak DP Rp0 yang seharusnya dilaksanakan Rabu (28/2/2018). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembatalan jadwal tersebut merupakan instruksi dari Anies Baswedan.
Baca Juga
Sandi mengungkap salah satu alasannya karena kontraktor DP Rp0 untuk rumah tapak bukan perusahaan daerah melainkan murni pihak swasta. "Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana. Kami tidak ingin membingungkan masyarakat, ini benar-benar program pemerintah," katanya.
Salah satu hal yang menimbulkan pertanyaan bagaimana caranya kontraktor swasta ikut serta dalam proyek Rumah DP Rp0.
