Bisnis.com, JAKARTA -- PD Pasar Jaya berencana membangun lima Jakgrosir untuk mengendalikan harga dan pasokan pangan di Ibu Kota dengan nilai investasi hampir mencapai Rp100 miliar.
Seperti diketahui, saat ini PD Pasar Jaya telah memiliki satu Jakgrosir yang terletak di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kendati hanya satu, peran Jakgrosir terbilang besar untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.
Harga yang ditawarkan Jakgrosir lebih kompetitif dibandingkan harga di pusat perbelanjaan seperti mal atau pasar modern lainnya. Dengan demikian, pedagang anggota Pasar Jaya, pemegang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Pekerja, dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dapat menikmati segala kebutuhan pokok dengan harga lebih murah.
Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin menilai kehadiran Jakgrosir terbukti menjadi salah satu cara untuk menekan inflasi harga kebutuhan pokok di Jakarta. Dengan demikian, PD Pasar Jaya berencana membangun lima Jakgrosir yang tersebar di Jakarta dan Kepulauan Seribu.
"Jakgrosir bertujuan untuk menyederhanakan mata rantai distribusi," kata Arief kepada Bisnis, Kamis (30/8/2018).
Menurutnya, sebelum ada Jakgrosir banyak warga DKI yang mengeluh harga komoditas di pasar tradisional lebih mahal dibandingkan dengan pusat perbelanjaan modern. Hal ini karena pasar tradisional membeli barang tidak langsung dari produsen, melainkan kepada sales atau agen.
Jakgrosir berbeda, PD Pasar Jaya langsung menerima suplai langsung dari produsen sehingga memiliki harga yang bersaing dengan pusat perbelanjaan modern. Oleh karena itu, harga komoditas yang berada di Jakgrosir lebih murah karena memotong rantai distribusi.
"Retail itu modalnya tidak besar. Buat satu Jakgrosir membutuhkan anggaran Rp20 miliar--Rp25 miliar," sebutnya.
Sementara itu, PD Pasar Jaya berencana mendapatkan modal membangun Jakgrosir ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2018. PD Pasar Jaya mengajukan anggaran penyertaan modal daerah (PMD) sekitar Rp166 miliar dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas dan Pafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018.
Anggaran tersebut saat ini sedang dibahas Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
