Bisnis.com, JAKARTA--DPRD DKI akhirnya menolak usulan anggaran untuk pelatihan pendamping RW dan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang diajukan oleh Pemprov DKI.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan tujuan dan urgensi anggaran yang dialokasikan untuk sosialisasi serta uang transportasi bagi para pendamping.
"Saya bingung dengan Bappeda [Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah]. Sistem Musrenbang ini kan sudah jalan, DPRD juga punya reses. Alasannya apa? Mending dimatikan saja," katanya saat memimpin rapat Badan Anggaran DPRD DKI, Kamis (6/9/2018).
Dia menuturkan dana sebesar Rp1 miliar untuk perekrutan pendamping beserta pelatihan tidak relevan. Bappeda mengusulkan 5 orang untuk dilatih dan bertanggung jawab mendampingi Musrenbang di tiap kelurahan. Namun, khusus di Kepulauan Seribu hanya 2 orang penamping per kelurahan.
Dengan demikian, kemungkinan bakal ada 1.335 pendamping di 267 kelurahan yang ada di DKI Jakarta.
Pras, sapaan akrabnya juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Bappeda DKI Subagiyo untuk menjelaskan secara detail.
"Silakan Bappeda jelaskan ke kami, kenapa mesti ada pelatihan dan pelatihan Musrenbang. Kriterianya bagaimana?" lanjutnya.
Subagiyo lantas mengatakan program tersebut sebenarnya dipersiapkan untuk kegiatan Musrenbang APBD 2019. Namun, pelatihan calon penamping diusulkan pada APBD Perubahan 2017.
Dia memaparkan bahwa masih banyak kegagala saat pelaksaan rembuk RW. Hal itu terjadi karena warga tidak mengerti cara menginventarisasi program dan menghitung dana yang dibutuhkan.
"Sebagai contoh, saat rembug RW minta dibangun lapangan olah raga. Ternyata tak bisa dieksekusi karena lahan tidak diperkenankan dibangun," jelasnya.
Dengan adanya pelatihan, maka penamping dapat melakukan survey lapangan bersama warga sehingga anggaran dapat terserap maksimal.
Menurutnya, ada beberapa kriteria pendamping Musrenbanb yang dicari oleh Bappeda, a.l. sehat jasmani rohani, kemudian berdomisili di wilayah, bersedia jadi kader pendamping rembuk RW, kemudian diutamakan remaja yang aktif organisasi seperti karang taruna.
Belum selesai dijelaskan, Ketua DPRD DKI langsung memotong pemaparan Bappeda. Menurutnya, tugas pendampingan seharusnya dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di wilayah bukan anggota karang taruna.
"Sudahlah, Pak. Ini kami coret aja anggaran. Enggak sampai di otak saya kenapa orang karang taruna yang dilibatkan, memang kompetensinya apa?" katanya.
Senada dengan Pras, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik juga mendukung agar anggaran tersebut dicoret dari Kebijakan Umum Anggaran Perubahan 2018.
Politisi Fraksi Gerindra tersebut menilai rekruitmen dan pelatihan pendamping rembuk RW tidak ada gunanya.
"Saya tidak setuju pendampingan. Rakyat dikasi template, ini menurut saya sudah enggak baik. Tugas unit bapak [Bappeda] yang mengarahkan. Saya kira pendampingan enggak penting," ungkapnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan membentuk tim penampingan Musrenbang di tingkat RW. Hal itu diatur dalam Pergub Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dalam beleid tersebut, Pemprov DKI berjanji akan memberi upah bagi pendamping pembahasan APBD dari tingkat RW hingga provinsi sebesar Rp150.000 per orang per hari.
