Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Badan Anggaran DPRD DKI dan Pemprov DKI untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 berlangsung cukup alot.
Hal tersebut terjadi ketika Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan pembangunan kantor lurah Jembatan Besi, Jakarta Barat yang tak kunjung direalisasikan.
"Walikota Jakarta Barat, saya tanya kenapa anggaran pembangunan kantor lurah di Jembatan Besi tidak terserap? Jelaskan alasannya," katanya di Gedung DPRD DKI, Kamis malam (6/9/2018).
Pertanyaan tersebut langsung dijawab Wakil Walikota Jakbar Muhammad Zen. Anggaran sebesar Rp25 miliar belum terserap karena tidak tersedianya lahan untuk mendirikan kantor kelurahan.
Dia mengaku kesulitan mencari lahan di dekat lokasi lama di belakang Mal Seasons City, Jakarta Barat karena tidak ada pemilik yang mau menjual lahan.
"Sebenarnya ada lokasi lahan yang kami rencanakan untuk dijadikan kantor kelurahan Jembatan Besi. Namun, ternyata tidak ada kesepahaman di antara para ahli waris," ungkapnya.
Zen melanjutkan ada beberapa pemilik tanah berlokasi di belakang Seasons City yang mau menjual, tetapi harganya cukup tinggi.
Pemerintah Kota Jakarta Barat tidak berani mengambil risiko apabila tidak sesuai dengan Keputusan Presiden tentang pengadaan lahan.
"Masalahnya ada di harga, Pak. Warga minta Rp40 miliar-Rp50 miliar. Kami tetap berupaya," jelasnya.
Mendengar hal itu, beberapa anggota DPRD DKI terlihat naik pitam seraya mengajukan interupsi. Penjelasan Zen pun langsung dipotong oleh Pras.
Dia tak percaya bahwa tak ada satupun lahan di wilayah Jembatan Besi yang dijual oleh pemiliknya. Menurutnya, pembangunan kantor kelurahan Jembatan Besi harus dilaksanakan karena kondisinya sudah tak layak.
"Itu lihat Polsek Tanjung Duren bisa berdiri di atas lahan pengembang. Di sana banyak ruko, banyak hotel. Di mana fasos fasum-nya itu semua? Dimakan sama setan?" tanya politisi PDIP tersebut.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah DKI Saefullah secara terang-terangan kecewa dengan kinerja tim Walikota Jakarta Barat. Apalagi, anggaran tersebut pernah dibatalkan pada APBD 2017.
"Izin Pak Ketua, ini gagal perencanaan. Seharusnya tidak ada istilah tak ada kesepahamam ahli waris. Kalau begini namanya, dia [Walikota Jakbar] yang memulai dia yang mengakhiri," ucapnya.
Anggota Banggar Nur Afni mengatakan Jembatan Besi merupakan daerah pemilihannya, yaitu dapil 9. Dia meminta agar Walikota Jakarta Barat tidak mencoret anggaran pembelian lahan.
"Jangan sampai di-drop karena ini menyangkut pelayanan masyarakat. Memang kalau 1.000m2 tidak ada, tapi kalau bisa 500m2 pasti ada. Pokoknya jangan sampai ada pengembalian anggaran," jelasnya.
.jpg?w=300&h=221)
