Bisnis.com, JAKARTA-- Pemprov DKI meminta PT Kereta Api Indonesia membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge.
"Harus kasih dia [akses untuk skybridge]. Kalau kebijakan itu yang paling baik adalah melihat kondisi lapangan. Jadi ini bukan soal kekuasaan, dia kuasa, di sini punya kuasa, bukan soal begitu," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI, Selasa (13/11/2018).
Dia mengungkapkan tujuan utama pembangunan skybrigde yakni untuk memobilisasi warga dari stasiun menuju sentra-sentra perdagangan di Tanah Abang.
Bukan itu saja, mantan Walikota Jakarta Pusat itu mrngungkapkan Pemprov DKI sudah melakukan penelitian bahwa cara paling tepat mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) yakni dengan memberikan ruang usaha.
Saefullah melanjutkan kondisi di Tanah Abang saat ini bukan soal ego sektoral pemerintah DKI dan PT KAI sebagai representasi pemerintaj pusat. Karena itu, dia berencana mengajak PT KAI untuk membahas persoalan ini.
"PT KAI ini hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan kita yang berantem. Lucu kan, silakan aja cek lapangan mana yang paling oke," jelasnya.
Baca Juga
Menurutnya, semua pihak harus memikirkan solusi yang paling baik untuk masyarakat, baik pelanggan Kereta Commuterline Jabodetabek, PKL Tanah Abang, atau warga yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Solusi yang terbaik untuk melayani masyarakat yang menggunakan transportasi kereta, khususnya yang ada di Tanah Abang.
"[Pembangunan skybridge] bukan akal-akalan. Ini udah hasil kajian gitu, lho. Jadi enggak bener kalau PT KAI mempertahankan ini punya saya gitu. Ini udah zaman kayak begini kok saya, punya siapa? punya rakyat. Semuanya punya rakyat," tegas Saefullah.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengakui pembangunan JPM atau skybridge di Tanah Abang, Jakarta Pusat belum rampung.
Dia menuturkan awalnya pemerintah menargetkan pembangunan Skybrigde akan selesai pada akhir Oktober sehingga bisa digunakan sevata terbatas.
Namun, rencana tersebut tak bisa direalisasikan lantaran masih ada yang harus diselesaikan oleh Sarana Jaya sebagai kontraktor.
