Bisnis.com, JAKARTA–Pemprov DKI Jakarta tidak berharap untuk mendapatkan keuntungan dari beroperasinya MRT dan LRT Jakarta yang targetnya akan beroperasi akhir Maret ini.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerangkan keuntungan dari diselenggarakan tidak berasal dari tiket transportasi umum, akan tetapi melalui terurainya kemacetan karena perpindahan dari kendaraan pribadi ke tranportasi umum.
"Keuntungannya dari biaya ekonomi akibat kemacetan berkurang, itulah keuntungan," kata Anies, Jumat (8/3/2019).
Menurut Anies, negara perlu hadir dalam proyek-proyek pembangunan yang secara keuangan tidak menguntungkan tetapi memfasilitasi perekonomian masyarakat.
"Sebagai contoh, kalau membangun jembatan yang melewati jembatan itu semua orang bisa karena itu kalau swasta bangun rugi, tidak ada yang bayar. Cuma kalau negara bangun maka terjadi efisiensi ekonomi," kata Anies.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan PSO sebesar Rp672,38 milliar dan Rp327 milliar untuk PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta yang merupakan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pada tahun 2019.
Tarif keekonomian dari operasionalisasi MRT dan LRT Jakarta pun masing-masing sebesar Rp31.659 dan Rp41.654 per perjalanan per penumpang.
Dengan asumsi ridership MRT sebanyak 65.000 penumpang per hari dan LRT Jakarta sebanyak 14.255 penumpang per hari, maka setiap penumpang bakal mendapatkan PSO masing-masing sebesar Rp21.659 dan Rp35.655.
Melalui patokan-patokan yang telah disebutkan, Pemprov DKI Jakarta pun mengusulkan tarif sebesar Rp10.000 untuk MRT dan Rp6.000 untuk LRT Jakarta.
Namun, dalam rapat dimana Pemprov DKI Jakarta mengusulkan PSO tersebut kepada Komisi C DPRD DKI Jakarta, Komisi C DPRD DKI Jakarta menolak besaran PSO tersebut.
Menurut Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso, alokasi PSO yang diusulkan terlalu tinggi dan seharusnya digunakan untuk mensubsidi kebijakan-kebijakan lain yang lebih penting.
Angka ridership yang dijadikan patokan Pemprov DKI Jakarta pun juga dipertanyakan oleh Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Ruslan Amsyari pun juga menyarankan agar MRT dan LRT Jakarta digratiskan terlebih dahulu selama tiga bulan untuk meningkatkan animo masyarakat serta mengukur ridership dari kedua moda transportasi tersebut.
