Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru di Kalimantan Timur dan berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan DKI Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia.
"Ibu Kota bisa di mana saja. Namun, Bapak Kota tetap di Jakarta," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (28/8/2019).
Dia membandingkan banyak negara maju justru telah menerapkan pemisahan ibu kota dengan pusat ekonomi bisnis, misalnya Amerika Serikat, Malaysia, hingga Australia. Menurutnya, ibu kota Amerika Serikat berada di Washington DC, tetapi setiap orang pasti ingin ke New York. Begitu pula dengan Australia yang memiliki pusat pemerintahan di Canberra, namun pusat bisnis di Sydney atau Melbourne.
Meski tak lagi menjadi ibu kota negara, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen mengembangkan infrastruktur, khususnya angkutan massal, di Jabodetabek.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan total dana yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp571 triliun.
"Transjakarta membutuhkan setidaknya Rp10 triliubn. Revitalisasi khusus untuk angkutan itu Rp4 triliun. Itu baru capex [capital expenditure] saja," imbuhnya.
Agung menambahkan Transjakarta tetap membutuhkan subsidi (public service obligation/PSO) dari pemerintah untuk kegiatan operasional setiap tahun. Sebagai informasi, Transjakarta menerima PSO sebesar Rp3,2 triliun yang diambil dari APBD DKI 2019.
Apalagi, Transjakarta telah merambah rute koridor 13 dan non-BRT ke wilayah mitra, misalnya Bekasi, Tangerang, dan Depok. Meski demikian, seluruh biaya operasional masih ditanggung oleh pemerintah ibu kota.
"Coverage layanan Transjakarta sebenarnya sudah merambah Jabodetabek, bukan kota Jakarta. Namun, hasilnya memang belum semaksimal yang diharapkan karena pembiayaan masih fokus di Pemprov DKI," jelas Agung.
Pemerintah pusat menganggarkan dana Rp466 Triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Sekitar 19% dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset.
Adapun sisanya, sisanya 81% dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.
