Bisnis.com, JAKARTA — Banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi menyisakan duka mendalam bagi warga. Puluhan nyawa melayang dan ribuan orang terpaksa harus mengungsi dari rumah ke tempat yang lebih aman.
Peristiwa ini memicu daya kritis warga, membandingkan event balap mobil listrik Formula E pada Juni 2020 mendatang di Jakarta dengan anggaran penanganan banjir. Opini perihal kedua kejadian itu banyak dibicarakan di media sosial dan dibagikan di media percakapan pribadi.
Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, Dinas Sumber Daya Air mengajukan beberapa mata anggaran untuk program penanganan banjir Jakarta pada APBD DKI tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut sudah disetujui oleh DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri pada akhir 2019.
Pertama, Dinas SDA mengajukan pembangunan pengendalian banjir melalui naturalisasi kali/sungai, waduk/situ/embung dan kelengkapannya sebesar Rp288,9 miliar. Kedua, ada anggaran untuk perencanaan sarana dan prasarana sistem pengendali banjir sistem aliran barat, tengah, dan timur senilai Rp3 miliar.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga mengajukan anggaran untuk pengamanan lahan Waduk/Situ/Embung sistem aliran timur Rp13,7 miliar. Terakhir, Dinas SDA menanggarkan kegiatan pengadaan tanah Rp670 miliar. Jika ditotal, maka anggaran untuk penanganan banjir DKI mencapai Rp975,6 miliar.
Bukan itu saja, Pemprov DKI sudah tak menganggarkan dana untuk pembebasan lahan di sepanjang sungai Ciliwung. Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintahan era Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (2014-2017) terus tergerus di era kepemimpinan Anies Baswedan.
Sebagai perbandingan, dana yang dianggarkan Dinas Sumber Daya Air untuk pengadaan tanah waduk, situ, dan embung pada 2016 sebesar Rp536 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp259 miliar. Tahun berikutnya, anggaran untuk pengadaan tanah waduk, situ, dan embung meningkat jadi Rp571 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp392 miliar.
Pada 2018, anggaran untuk pengadaan tanah waduk, situ, dan embung makin melonjak jadi Rp853 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp528 miliar. Sayangnya, alokasi dana untuk dua kegiatan tersebut berkurang pada 2019, yaitu pengadaan tanah waduk, situ, dan embung menjadi Rp500 miliar dan pengadaan tanah kali dan saluran di Pemprov DKI Jakarta hanya Rp300 miliar.
Puncaknya, Anies memangkas seluruh anggaran untuk pembelian lahan waduk, situ, embung, kali, dan saluran menjadi Rp0 pada APBD tahun anggaran 2020.
Sementara itu, anggaran untuk penyelenggaraan Formula E seluruhnya dibebakan ke APBD DKI. Sebagai langkah awal, Pemprov DKI harus menyetor uang komitmen (commitment fee) senilai Rp360 miliar. Setelah itu, Anies juga harus merogoh kocek APBD DKI senilai Rp 934 miliar untuk penyelenggaraan dan asuransi para pembalap Formula E.
Terkait persiapan fisik, Anies telah menunjuk BUMD DKI, yaitu PT Jakarta Propertindo untuk membangun beberapa prasarana, misalnya perbaikan aspal, pembangunan tribun penonton, dan lainnya. Untuk mengerjakan penugasan tersebut, Jakpro mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) senilai Rp305,2 miliar.
Terakhir, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI mengajukan anggaran untuk sosialisasi dan pre-event Formula E hingga penyelenggaraan pada Juni 2020 sebesar Rp600 juta. Dengan demikian, total anggaran yang digunakan untuk penyelenggaran event Formula E sebesar Rp1,6 triliun.
Alhasil bila dibandingkan rincian tersebut di atas, anggaran Balap Formula E lebih besar Rp624 miliar ketimbang penanganan banjir Jakarta. Adapun, besaran APBD DKI 2020 yang diketok DPRD DKI mencapai Rp87,9 triliun.
Sebelumnya, seorang warga bernama Irawan Endro Prasetyo mengunggah petisi yang meminta ajang balapan Formula E yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada Juni 2020, untuk dibatalkan.
Petisi di laman change.org itu khususnya ditujukan kepada Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) yang merupakan federasi otomotif internasional dan penanggung jawab Formula E, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio E. Marsudi, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hingga Minggu (5/1) pukul 06.23 WIB, setidaknya sudah ada 4.252 orang yang menandatangani petisi tersebut.
Dalam petisi itu, Irawan memaparkan kondisi Jakarta saat ini, yang mengalami banjir. Dia menyebut banjir kali ini sebagai salah satu yang terbesar dan terburuk dalam sejarah Jakarta, mengakibatkan kerusakan banyak bangunan, infrastruktur, serta menelan korban jiwa.
Dia juga menyoroti tindakan Anies yang memotong anggaran penanggulangan banjir pada masa jabatannya dan menuding anggaran itu disalurkan ke satu acara besar yang tentu saja tidak dibutuhkan dan diinginkan oleh orang-orang Jakarta.
"Kami, warga Jakarta, dengan ini meminta Anda untuk membatalkan penyelenggaraan acara Formula-E FIA ABB 2020 di Jakarta. Kami membutuhkan semua sumber daya yang tersedia untuk membantu orang-orang dan membangun kembali kota kami, bukan untuk menyia-nyiakannya pada satu acara yang mengolok-olok penderitaan warga," tulis Irawan seperti dilansir Antara (5/1/2020).
