Bisnis.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan segera menarik rem darurat dan mengetatkan aturan pembatasan sosial lantaran meroketnya kasus positif Covid-19 beberapa hari terakhir.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza mengatakan langkah ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi laju infeksi Covid-19 yang semakin tidak terkendali di Ibu Kota.
“Jangan sampai terlambat lindungi warga, segera tarik rem darurat. Laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus covid-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan,” ujar Anthony dalam keterangan resmi, Rabu (16/6/2021).
Dia menuturkan kondisi Covid-19 di DKI Jakarta saat ini sudah di ambang garis kritis dimana penambahan harian kasus positif melonjak hingga 2700 orang per hari.
Bukan itu saja, persentase keterpakaian bed rumah sakit juga meningkat tajam, yakni menjadi sekitar 78 persen untuk ruang isolasi, dimana 71 persen untuk ruang ICU.
Karena itu Anthony meminta Gubernur Anies untuk turun tangan, sebelum tenaga medis di DKI Jakarta ‘angkat tangan’ karena kewalahan dan terpaksa menolak warga terinfeksi yang butuh pelayanan medis akibat penuhnya kapasitas rumah sakit.
“Sebagai perbandingan saja, dari 19.000 kasus aktif di Jakarta hanya tersisa kurang dari 50 ruang rawat ICU berventilator. Apa harus menunggu semua ruang rawat penuh dan sistem rumah sakit kolaps baru Gubernur Anies ambil tindakan tegas? Kita harus bantu tenaga medis kita dan selamatkan warga,” tegas Anthony.
Hal senada juga telah diungkap Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban yang meminta Pemprov DKI segera memberlakukan PSBB ketat atau kekarantinaan wilayah di Jakarta guna mencegah kolapsnya sistem kesehatan di Ibu Kota.
Untuk itu sekurangnya dalam 14 hari ke depan, Fraksi PSI meminta Pemprov DKI melakukan 4 langkah berikut ini:
1. Menurunkan batas kerumunan di fasilitas umum dan perkantoran
Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak ragu untuk menutup fasilitas umum sementara waktu dan mengedepankan layanan antar di restoran. Ketentuan kerja di rumah atau work from home juga perlu ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen karena klaster perkantoran berpotensi merambah ke lingkungan lain akibat pergerakan karyawan, seperti dari transportasi umum, restoran hingga rumah.
2. Memperluas micro-lockdown zona merah
Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas cakupan zona merah dari cakupan RT menjadi RW bahkan Kelurahan. Hal ini penting dilakukan sehingga bila kasus ditemukan di satu RT, maka satu RW ataupun satu Kelurahan harus turut dinyatakan sebagai zona merah.
“Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan lockdown tersebut untuk melakukan tracing secara lebih menyeluruh, sekaligus memutus rantai penularan secara lebih luas,” kata Anthony.
3. Meningkatkan dukungan fasilitas kesehatan
Tujuan kebijakan rem darurat, salah satunya adalah untuk memberikan ruang nafas bagi sektor kesehatan dan mencegah agar Covid menjadi tidak terkendali. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta harus juga meningkatkan anggaran Puskesmas dan RSUD, menambahkan jumlah lokasi isolasi, penambahan tenaga tracer yang kompeten, serta tes swab antigen massal gratis di zona merah Jakarta.
4. Membatasi pergerakan antar-daerah
PSI Jakarta menyarankan bahwa Pemprov DKI Jakarta segera berkolaborasi dengan daerah penyangga untuk melakukan pembatasan pergerakan antar-daerah, agar laju penularan berikut varian COVID-19 baru tidak merambat ke daerah penyangga atau sebaliknya.
Pembatasan pergerakan dapat dilakukan melalui sistem SIKM seperti saat Ramadhan lalu, ataupun seperti yang kini dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap wisatawan Jakarta yang hendak ke Bandung Raya.
