Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena merasa khawatir atas kinerja Dinas Pertamanan selama ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran pengadaan tanah RTH hingga 10 kali lipat dari Rp150 miliar menjadi Rp1,5 triliun.
Hal ini terungkap di dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 antara DPRD dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
Rencana tersebut menulai penolakan dari Fraksi PSI pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022, Rabu (3/11/2021).
Dikutip melalui akun instagram @psi_jakarta, Wakil Ketua Fraksi PSI dan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Untayana menolak kenaikan tersebut, karena merasa khawatir atas kinerja Dinas Pertamanan selama ini.
“Bro @justin.untayana menolak karena merasa khawatir atas kinerja Dinas Pertamanan selama ini. Diantaranya terkait temuan BPK pada tahun 2020, lahan makan Covid-19 yang tidak optimal, hingga masih bergulirnya pemeriksaan kasus pengadaan tanah oleh PT Sarana Jaya,” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (5/11/2021).
Baca Juga
Justin mengatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020 menunjukan ada yang tidak tepat dengan proses pengadaan tanah di Dinas Pertamanan. Misalnya, tanah dibeli tanpa ada akses dan selisih perhitungan harga hingga miliaran rupiah.
“Maka saya ragu Dinas Pertamanan akan membelanjakan anggaran Rp1,5 triliun dengan benar dan sesuai aturan,” ujarnya.
Selain itu, Justin juga menemukan, Dinas Pertamanan beberapa kali terkesan kurang jujur sejak perencanaan anggaran dan asal beli.
Contohnya, pada pembahasan APBD Perubahan 2020, terkait anggaran untuk membeli tanah makam Covid-19 di 5 lokasi.
“Tanah di 5 lokasi dibeli dengan harga Rp186 miliar, tetapi ternyata belum digunakan secara maksimal untuk makam Covid-19. Lalu anehnya sekarang malah minta anggaran untuk beli tanah lagi. Dari situ bisa dilihat rekam jejak pengadaan tanah di Dinas Pertamanan tidak bagus. Kami khawatir anggaran Rp1,5 triliun akan bermasalah,” katanya.
Permintaan Dinas Pertamanan untuk kembali mengajukan pengadaan lahan dinilai janggal karena rekam jejak pengadaan yang tidak baik.
“Proses pengadaan tanah saat ini terkesan tidak terbuka, sehingga rentan ada pelanggaran. Kami merekomendasikan agar Pemprov DKI melakukan pengadaan tanah menggunakan teknologi sistem informasi sehingga semua berjalan secara tertib dan transparan,” tuturnya.
