Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan beban buruh di Ibu Kota bisa dikurangi melalui penurunan biaya hidup. Hal itu disampaikan Anies saat menemui massa buruh yang menggelar aksi demontrasi terkait upah minimum provinsi (UMP) di Balai Kota DKI, Kamis (18/11).
Menurut Anies, sejumlah komponen biaya hidup bisa menjadi kompensasi atas rendahnya persentase kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 1,09 persen beberapa hari lalu.
Komponen tersebut, di antaranya akses pangan murah, biaya transportasi, serta Kartu Jakarta Pintar (JKP) untuk anak-anak para buruh.
"Untuk menaikkan UMP ada ketentuan yang harus ditaati. Tapi untuk menurunkan biaya hidup kami bisa membantu di situ," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/11/2021).
Hal tersebut, sambung Anies, diharapkan bisa mengurangi biaya hidup sehingga para buruh tetap bisa menabung meskipun UMP sudah diatur oleh pemerintah pusat karena biaya hidup lebih rendah.
Dia menyebut salah satu bantuan yang diberikan adalah biaya transportasi pekerja di Jakarta bisa digratiskan. Untuk harga pangan, sambung Anies, para buruh bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah melalui program Pemprov DKI.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan rerata kenaikan upah minimum provinsi periode 2022 ditetapkan sebesar 1,09 persen. Kemenaker menyatakan besaran tersebut mengacu pada formula penghitungan yang sesuai dengan PP No. 36/2021.
Pemprov DKI Jakarta akan mengambil keputusan terkait dengan perihal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 19 November 2021.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan keputusan akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (19/11) setelah data acuan diterima dari pemerintah pusat.
