Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan Balai Kota Terpantau Lancar

Kondisi lalu lintas di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta terpantau lancar, meskipun rmassa buruh demonstrasi memprotes kenaikan UMP 2022.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 29 November 2021  |  11:18 WIB
Kondisi lalu lintas di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta terpantau lancar, meskipun ratusan massa buruh demonstrasi memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022, Senin (29/11/2021). JIBI - Bisnis/Rahmad Fauzan
Kondisi lalu lintas di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta terpantau lancar, meskipun ratusan massa buruh demonstrasi memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022, Senin (29/11/2021). JIBI - Bisnis/Rahmad Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi lalu lintas di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta terpantau lancar, meskipun ratusan massa buruh demonstrasi memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi Rp4.452.935 atau 0,85 persen.

Ratusan pengunjuk rasa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memulai aksinya sekitar pukul 10.30 WIB dengan tuntutan menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 7 hingga 10 persen.

Orator massa mengatakan akan merengsek masuk ke dalam Balai Kota jika tidak mendapatkan respons.

Tuntutan dilatarbelakangi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Kerja) inkonstitusional bersyarat dinilai membatalkan PP No. 36/2021 tentang pengupahan.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meyakini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menangguhkan penetapan kenaikan upah minimum (UMP) pekerja di Ibu Kota.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan konfederasi sebelumnya sudah melakukan komunikasi dengan Anies terkait dengan hal tersebut serta akan menyerahkan legal opinion kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Kami berkeyakinan Gubernur Anies akan menangguhkan penetapan UMP. Anies akan mempertimbangkan hal itu. Kami membuat legal opinion dan akan diserahkan hari ini," ujar Said ketika dihubungi, Senin (29/11/2021).

Dalam PP No. 36/2021 tentang pengupahan, jelas Iqbal, penetapan UMP merupakan kebijakan strategis.

Sementara itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Kerja) inkonstitusional bersyarat, setiap kebijakan strategis wajib ditangguhkan.

Penangguhan dilakukan dalam waktu maksimal 2 tahun sembari dilakukan perbaikan terhadap syarat formil. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka beleid tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

buruh ump
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top