Bisnis.com, JAKARTA -- Pemilihan Gubernur atau Pilgub DKI Jakarta berpotensi diikuti oleh 3 poros koalisi usai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sohibul Iman sudah final.
Pernyataan itu sekaligus menutup pintu PKB dan PDIP untuk melobi PKS terkait calon pendamping Anies dalam Pilkada Jakarta 2024. Apalagi, baik PDIP dan PKB, juga belum berminat untuk mengusung pasangan Anies-Iman (AMAN).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, misalnya, telah secara terang benderang menegaskan jika Anies ingin tetap bersama PKS maka harus menggandeng Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur.
"Kemarin ada framming di media katanya Pak Syaikhu mempersilakan Pak Anies memilih wakilnya, saya bilang 'Itu terserah Pak Anies pasti punya banyak pilihan, mau ambil siapa.' Tapi saya tegaskan jika ingin bersama PKS, harus membawa Mohamad Sohibul Iman," ujar Syaikhu.
Syaikhu menjelaskan pengurus pusat partai berpendapat Sohibul merupakan sosok yang cocok menjadi pasangan politik Anies untuk memimpin Jakarta. Menurutnya, rekam jejak Anies-Sohibul sudah terjamin.
Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid alias HNW. HNW bahkan menegaskan duet Anies Baswedan - M. Sohibul Iman sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi.
Baca Juga
Ia menjelaskan, PKS menganggap duet Anies-Sohibul merupakan yang terbaik karena sama-sama memiliki rekam jejak yang mumpuni.
"Ya, di PKS tidak bisa diubah lagi," ujar HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).
Wakil ketua MPR ini tidak menampik deklarasi duet Anies-Sohibul sempat tidak disambut baik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Padahal, PKB merupakan salah satu partai politik yang menunjukkan ketertarikan mendukung Anies maju sebagai calon gubernur Jakarta 2024.
Meski demikian, HNW menegaskan PKS akan tetap buka komunikasi dengan PKB agar mau menerima Anies-Sohibul. Apalagi, menurutnya, duet tersebut punya kesempatan menang paling besar karena memiliki basis yang luas: Anies mewakili Islam modernis, sementara Sohibul Iman mewakili Islam tradisionalis.
"Tentu semuanya juga ingin menang gitu kan dan pasti PKB tidak ingin koalisi yang tidak menang," jelas HNW.
Ditolak PDIP-PKB?
Selain PKS, PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan dua partai politik lain yang menunjukkan ketertarikan untuk usung Anies menjadi calon gubernur Jakarta 2024.
Meski demikian, deklarasi duet Anies-Sohibul oleh PKS seakan langsung ditanggapi secara negatif oleh PDIP dan PKB.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menjelaskan, tidak ada partai politik yang bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Jakarta 2024. Alasannya, menurut hasil Pileg 2024, tidak ada partai politik yang meraih 20% dari total kursi di DPRD Jakarta.
Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) undang-Undang No. 10/2016 tentang Pilkada mengatur hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah. Oleh sebab itu, lanjut Eriko, PKS harus mencari partai politik lain yang mau ikut usung Anies-Sohibul.
"PKS kalau saya tidak salah 18 [kursi di DPRD Jakarta], masih perlu 4 kursi lagi [agar capai 20% kursi di DPRD Jakarta]. Nah ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, 'Oh satu partai lagi ini pasti.' Kan belum tentu, kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final," ujar Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
Sedangkan Wakil Sekretaris PKB Syaiful Huda merasa langkah PKS mendeklarasikan duet Anies-Sohibul sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 merupakan sebuah blunder.
Huda meyakini, keputusan PKS mendeklarasikan duet Anies-Sohibul Iman telah menutup pintu untuk partai politik lain bergabung ke koalisinya. Padahal, lanjutnya, PKS tidak bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.
"Blunder menurut saya [deklarasi Anies-Sohibul]. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Koalisi PDIP-PKB
Adapun, belakangan wacana kerja sama politik antara PDIP dan PKB semakin terdengar. Eriko Sotarduga menjelaskan bahwa kerja sama antara PDIP (miliki 14,01% dari total kursi di DPRD Jakarta) dengan PKB (miliki 7,76% dari total kursi di DPRD Jakarta) sudah cukup untuk usung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.
Bahkan, sambungnya, kerja sama kedua partai politik itu juga bisa diperluas ke Pilgub Jawa Timur (Jatim) 2024. Skenarionya, PKB bisa mendapatkan posisi bakal calon gubernur Jakarta 2024; sementara itu, PDIP yang mendapatkan posisi bakal calon gubernur Jatim 2024; atau malah sebaliknya.
"Kalau misalnya di Jakarta, misalnya ini berandai-andai, PKB menjadi calon gubernurnya, boleh enggak di Jawa Timur, PDIP yang menjadi calon gubernurnya, boleh kan?" jelas Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).
Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda juga sudah mengakui tawaran PDIP itu menarik untuk dipertimbangkan karena buat kedua partai setara.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga sudah menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada 30 Mei lalu. Said mengungkapkan Cak Imin memang dekati PDIP untuk jalin kerja sama politik di Pilkada Jakarta 2024.
"Pendekatannya itu pendekatan kesamaan antara PDI Perjuangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Di Jakarta memang mendekati PDIP, iya betul," jelas Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Cak Imin juga tidak menampik bicara wacana kerja sama politik antara PKB-PDIP dalam ajang Pilkada Jakarta sekaligus Jawa Timur (Jatim) 2024.
Meski demikian, lanjutnya, pembicaraan masih dalam tahapan awal. PKB dan PDIP masih melihat tawaran masing-masing pihak.
"Masih pencocokan hasil survei, masih mencocokkan potensi masing-masing," ungkap Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Simulasi 3 Poros
Ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 10/2016 tentang Pilkada. Pasal 40 ayat (1) mengatur hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan minimal 20% dari total kursi di DPRD yang bisa mencalonkan kepala daerah.
Sementara itu, menurut hasil Pileg 2024, tidak ada partai politik yang meraih 20% kursi di DPRD Jakarta. Terdapat 106 kursi yang diperebutkan dari 10 daerah pemilihan (dapil) DPRD DKI Jakarta, sehingga ambang batas 20% sama dengan 22 kursi DPRD.
PKS merupakan partai politik peraih suara terbanyak di Pileg DPRD Jakarta. PKS punya 16,68% total suara atau sekitar 18 kursi apabila dikonversi dengan metode Sainte Lague.
Dengan demikian, untuk bisa mengusung pasangan Anies-Sohibul, PKS hanya butuh menggandeng partai lain untuk mengisi selisih 3,5% suara atau 4 kursi DPRD.
Menurut hasil Pileg 2024, selain PDIP, partai politik yang memenuhi syarat tersebut adalah Demokrat (7,32%), PAN (7,51%), PSI (7,68%), PKB (7,76%), Golkar (8,53%), Nasdem (8,99%), dan Gerindra (12%). Secara kedekatan politik, Nasdem dapat mengisi kekurangan tersebut.
Sementara itu, PDIP yang memperoleh 14,01% suara atau sekitar 15 kursi DPRD DKI belum mampu untuk mengusung calon sendiri. Sama halnya dengan perolehan suara PKB yang setara dengan 10 kursi.
Namun, apabila poros PDIP-PKB terwujud, maka ambang batas parlemen akan terlampaui, sehingga nama-nama bakal pasangan calon kedua dapat muncul.
Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju secara kumulatif menjadi poros yang telah memenuhi ambang batas 22 kursi DPRD. Apabila bergabung bersama Golkar (10 kursi) saja. Gerindra yang merengkuh 12% suara atau 14 kursi DPRD sudah dapat melampaui ambang batas pencalonan gubernur-wakil gubernur.
