Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PENOLAKAN AHOK: Gubernur Tandingan Akan Peruncing SARA

Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan munculnya Gubernur DKI tandingan akibat penolakan terhadap pelantikan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai orang nomor satu DKI justru memperuncing isu SARA.
Gubenur DKI Basuki Tjahja Purnama. Gubernut tandingan akan peruncing SARA/Bisnis
Gubenur DKI Basuki Tjahja Purnama. Gubernut tandingan akan peruncing SARA/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan munculnya Gubernur DKI tandingan akibat penolakan terhadap pelantikan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) sebagai orang nomor satu DKI justru memperuncing isu SARA.

"Sebagai ekspresi kebebasan berpendapat sah-sah saja tindakan itu. Namun saya tidak melihat alasan kuat yang dapat membenarkannya kecuali semata-mata alasan politik dan kebencian sektarianisme,"  ujarnya di Jakarta, Senin (11/12/2014)

Sebelumnya pada Senin siang, Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) mendeklarasikan Gubernur DKI Tandingan di depan Balai Kota.

Menurut dia, aksi yang juga didukung oleh Front Pembela Islam (FPI) itu justru merusak tata demokrasi Indonesia. Alasannya, aksi mereka merupakan bentuk provokasi dalam mengingkari aturan main yang sudah disepakati.

Salah satu kader Muhammadiyah ini mengatakan, aksi itu malah mencerminkan kesempitan cara pandang berwarga negara. Alasannya, pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu jelas-jelas sudah sesuai prosedur.

Terlebih, masih kata Fajar, Ahok terpilih secara demokratis sebagai Wakil Gubernur DKI mendampingi Jokowi pada Pilkada 2012 lalu.

Aksi pengangkatan gubernur tandingan itu dinilainya mengeraskan sentimen-sentimen SARA yang membahayakan fondasi kebangsaan.

"Prinsip Bhineka Tunggal Ika mutlak dilembagakan dalam institusi kenegaraan, terutama dalam kepemimpinan selama sejalan dengan semangat Pancasila. Yang disesalkan juga adalah sikap beberapa pimpinan DPRD DKI yang telah dijadikan celah pembenaran oleh kelompok yang tidak setuju dengan Ahok," kata dia.

Menurut fajar, aksi itu juga memperumit keadaan di tengah adanya dua kubu yang berselisih di DPR yang berimbas pada DPRD DKI.

"Konflik politik Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR telah dijadikan amunisi untuk mendelegitimasi Ahok di DKI Jakarta. DPRD DKI harus mementingkan keberlangsungan pembangunan Jakarta dan mengawasi kinerja Ahok daripada larut dalam intrik-intrik politik yang justru mendegradasikan kualitas demokrasi kita", kata Fajar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : News Editor
Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper