Bisnis.com, JAKARTA- Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) mengingatkan gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk membenahi persoalan kemiskinan.
Chairman CISFED Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, salah satu persoalan klasik yang harus dibenahi secara serius oleh gubernur tepilih adalah angka kemiskinan masyarakat kota yang masih tinggi.
"Memang jumlah penduduk miskin di Jakarta terbilang sedikit jika merujuk data BPS yang mengkategorikan angka garis kemiskinan berada di level Rp 510.388 per kapita per bulan. Namun harus digarisbawahi biaya hidup di Ibukota tebilang mahal," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Selasa (9/5/2017).
Menurutnya, jumlah penduduk miskin di DKI kemungkinan besar jauh lebih banyak dibandingkan dengan data yang dirilis BPS.
Dia menyangsikan hidup di Jakarta dengan pendapatan Rp500.000 tidak bakal cukup. Padahal, kata dia, idealnya minimum biaya hidup di Ibukota adalah Rp 2,5 juta untuk bisa dikatakan keluar dari level dibawah garis kemiskinan,” paparnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2016 mencatat garis kemiskinan DKI sebesar Rp 510.388 per kapita per bulan, dimana untuk garis kemiskinan makanan Rp 329.644 dan bukan makanan Rp 180.715 per kapita per bulan.
Baca Juga
Sepanjang 2007-2016, rata-rata proporsi pengeluaran untuk makanan penduduk Jakarta sebesar 62-66% sementara untuk pengeluaran non makanan 34-38%. Jumlah penduduk miskin di ibu kota berjumlah 385,84 ribu orang atau 3,75%.
Dibandingkan dengan September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat cukup jauh dari 368,67 ribu orang atau 3,61%.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini salah satunya dipengaruhi oleh naiknya garis kemiskinan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Selama September 2015-September 2016, garis kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 2,02% dari Maret 2016-September 2016.
Dia memaparkan untuk hidup layak saja di Jakarta, warga setidaknya membutuhkan biaya sebesar Rp7,5 juta per bulan apabila merujuk survei lima tahunan BPS dengan Indek Harga Konsumen (IHK) tertinggi.
IHK menghitung rata-rata pengeluaran untuk barang dan jasa per rumah tangga di sebuah kota. Atas dasar itu, lanjutnya, Anies-Sandi sebagai gubernur baru harus bekerja esktra untuk meningkatkan pendapatan warga kota Jakarta.
