Pramono-Rano Sisihkan Rp3 Triliun untuk Jakarta Fund, Seperti Apa Konsepnya?

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta berencana membentuk Jakarta Fund atau sekarang lebih dikenal sebagai Jakarta Collaborative Fund. Berbagai upaya untuk mematangkan tersebut susah dilakukan, salah satunya dengan menjalin komunikasi dengan Indonesia Investment Authority (INA).

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan bahwa inisiatif Jakarta Collaborative Fund merupakan salah satu prioritas utamanya.

"[Jakarta Collaborative Fund] itu menjadi hal yang salah satu prioritas saya agar pendapatan Pemerintah Jakarta tidak hanya bergantung pada pajak, restribusi maupun dividen," jelas Pramono Selasa lalu.

Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta Collaborative Fund dirancang sebagai langkah awal untuk mempersiapkan Jakarta Global. 

Menurutnya, jika Jakarta ingin bertransformasi menjadi kota kelas dunia, maka sumber pendapatannya tidak hanya bertumpu pada pajak, retribusi, atau dividen semata. "Sehingga dengan demikian ini menjadi prioritas dalam pemerintahan saya," tutur mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut. 

Apa Itu Jakarta Fund?

Konsep Jakarta Fund pernah dikemukakan oleh Pramono belum lama ini. Dia mengatakan bahwa Jakarta Fund sebenarnya bukanlah hal baru. 

Dia menyebut, mekanisme kerja program ini mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang dikatakan menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi negara.  

“Jadi Jakarta Fund itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia itu sudah ada INA Fund. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang pemerintah daerah, itu ada pembagian keuangan dan sekaligus dan abadi. Maka cara bekerjanya Jakarta Funding, itu persis seperti INA Funding,” tuturnya, ketika ditemui di kediamannya di Cipete, Jakarta Selatan.

Jakarta Fund akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD DKI Jakarta.  

Dia memastikan dana tersebut akan dikelola secara profesional, tanpa campur tangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

“Sisa anggaran itu antara Rp5-6 triliun. Saya enggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue baru bagi Jakarta,” terangnya. 

Yakin Terealisasi 

Pramono meyakini bahwa Jakarta Fund dapat direalisasikan karena Jakarta memiliki APBD sebesar Rp91 triliun. Ia juga menambahkan bahwa mudah untuk meningkatkan nilai Jakarta, menimbang perkembangan kota Jakarta saat ini.

Terlebih, Pramono mengungkapkan bahwa ia terlibat secara detail dalam paperwork INA. Pramono juga berharap Jakarta Fund bisa bersaing dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

“Enggak apa-apa [bersaing dengan Danantara] dan itu bagus, bagus. Selama dikelola secara profesional. Dan saya sih sudah punya bayangan orang yang akan mengelola,” tutur mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut.

Jika terpilih, Pramono berkomitmen menjadikan Jakarta Fund sebagai prioritas utama dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Ia juga meyakini, jika Ibu Kota Negara sudah berpindah, maka Jakarta akan lebih menarik dalam bisnis.

“Apalagi nanti, kalau kemudian ibu kota negara sudah pindah, saya yakin Jakarta ini pasti lebih bergairah sebagai pusat bisnis baru di Indonesia