INVESTASI JAKARTA Berkontribusi Rp59 Triliun Secara Nasional

JAKARTA: DKI Jakarta diharapkan turut memberikan kontribusi 20,96% atau Rp59,43 triliun terhadap target invetasi nasional 2012 sesuai dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal sebesar Rp283,5 triliun.

 

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI Jakarta Terman Siregar menyatakan bahwa sampai triwulan pertama (Januari-Maret) 2012, realisasi investasi penanaman modal asing dan dalam negeri sebesar Rp13,9 triliun.

 

“Ini terdiri dari investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar Rp3,1 triliun dan investasi PMA (Penanaman Modal Asing) sebesar Rp10,8 triliun,” papar Terman lewat surat elektronik Kamis (26/7/2012).

 

Secara nasional investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek, sampainya, DKI Jakarta berada pada peringkat dua sebesar 15,5%, setelah Jawa Timur dengan realisasi investasi sebesar Rp3,8 triliun (19,4%).  Selanjutnya berturut-turut di posisi ketiga adalah Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp2,3 trillun (11,7%); Sumatera Utara Rp1,4 trillun (7,2%;) Kalimantan Tengah Rp1,4 trillun  (7,2%).

 

Sedangkan realisasi Investasi PMA Nasional DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan nilai investasi sebesar Rp10,8 triliun (21,6%). Disusul pada urutan kedua Jawa Barat dengan investasi sebesar Rp9,9 triliun (19,2%). Kemudian Banten dengan investasi sebesar Rp5,4 triliun (9,7%); Sulawesi Selatan sebesar Rp3,6 triliun (7,3%). Dan pada posisi kelima Nusa Tenggara Barat dengan investasi sebesar Rp3,3 triliun (6,2%).

 

Ia menyebutkan bahwa bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, tingkat investasi sudah terjadi peningkatan sebesar Rp4,07 triliun atau 29,28%.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menuturkan bahwa turunya invetasi asing DKI pada 2011 disebabkan karena minat investor asing lebih ke arah sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur. Sementara, sambungnya, melihat kondisi yang ada DKI Jakarta mengarah kepada kota jasa. 

 

“Kondisi lahan di Jakarta sendiri semakin tidak memungkinkan untuk mengakomodir sektor yang ada. Kondisi laha semakin sempit, macet, dan polusi menjadi pertimbangan penting untuk pemprov membatasi sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur,” paparnya. (sut)