JAKARTA—Karena macet, pertemuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa batal terlaksana.
Sejatinya, pertemuan tersebut diagendakan terjadi pada pukul 15.00 WIB, kemudian diundur menjadi pukul 17.00 WIB, untuk membahas keberlanjutan pembangunan mass rapid transit (MRT).
“Tadi Pak Hatta Rajasa terkena macet dalam perjalanan dari bandara. Beliau meminta kami mengirimkan surat tertulis untuk menjelaskan permintaan dari Pemprov DKI terkait pembangunan MRT ini,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (21/12/2012).
Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, Jokowi merasa investment sharing yang berlaku saat ini yakni 42% kepada pemerintah pusat dan 58% oleh Pemprov DKI masih sangat membebankan pihaknya.
Oleh sebab itu, dalam surat, Pemprov DKI meminta pembagian beban tersebut berubah menjadi 60% pemerintah pusat, dan 40% Pemprov DKI. Surat tersebut direncanakan akan dikirim Senin (24/12).
“Beliau memberikan lampu hijau [adanya perubahan]. Tapi nanti jadinya berapa, biar beliau yang sampaikan,” kata Jokowi.
Dengan adanya perubahan komposisi, Jokowi menilai beban pemprov pada subsidi tarif nantinya bisa berkurang. Meskipun begitu, dia masih belum bisa memberikan hitungan secara rinci.
Sebelumnya, berdasarkan hitungannya, jika mengacu pada komposisi yang ada saat ini, besaran tarif MRT terhitung mencapai Rp38.000/penumpang. Jika harga jual tiket adalah Rp10.000, DKI harus menanggung subsidi mencapai Rp28.000.
Dia menghitung besaran subsidi yang masuk akal adalah sekitar Rp6.000-7.000/tiket. Besaran tersebut terjadi jika komposisi berubah menjadi 75% oleh pemerintah pusat dan 25% Pemprov DKI. (msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
