BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemprov DKI masih menunggu proses audit BPK dan BPKP atas penggunaan anggaran proyek jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu – Tanah Abang senilai Rp737 miliar yang menyisakan sepenggal paket Jalan Mas Mansyur.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya siap menerima hasil rekomendasi tersebut dengan lapang dada.
"Jika ternyata ada harga yang tidak sesuai misalnya terlalu mahal BPK dan BPKP pasti akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya Rabu (24/4/2013).
Kalau harga tidak sesuai, terlalu mahal pasti BPK atau BPKP akan laporkan ke KPK, itu pasti ada kerugian kan, itu urusan bagian hukumnya.
Ahok menjelaskan anggaran yang sudah berjalan tidak ada pemotongan proyek. Pemotongan yang dilakukan oleh Pemprov adalah harga satuan yang terlalu mahal. Karena banyak sekali pengadaan barang di DKI terlalu mahal makanya dipotong.
“Kan gila, beli aqua Rp1000 bilangnya Rp5000 misalnya gitu, ya nggak masuk akal, itu yang kita potong bukan aqua nya yang tidak dibeli. Kalau sampai volume yang dikurangin kita penjarain pejabat itu brengsek dia, ” ujar Ahok.
