Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

E-KTP: Pendapatan Warga Bakal Dicantumkan

BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk melengkapi data kartu tanda penduduk elektronik dengan angka pendapatan setiap warga.

BISNIS.COM, JAKARTA-- Pemerintah berencana untuk melengkapi data kartu tanda penduduk elektronik dengan angka pendapatan setiap warga.

"Ada usul yang berkembang untuk melengkapi data E-KTP dengan data pendapatan penduduk," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Menurut Mendagri, penyertaan data pendapatan warga tersebut tidak akan ikut dicetak pada kartu melainkan tersimpan di pangkalan data atau "database" yang berada di Kemdagri.

Dengan data pendapatan penduduk tersebut, maka dapat diketahui angka pendapatan per kapita dan jumlah penduduk miskin dalam kaitannya juga dengan pembagian bantuan dari program pemerintah.

Saat ini, pengoperasian pangkalan data di Kemdagri sudah dioperasikan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Jika pencatatan kependudukan dalam sistem E-KTP bisa dikembangkan lagi dengan data-data pendukung lain, maka kegiatan pemerintahan di Tanah Air akan didukung dengan berbasis elektronik.

"Kalau itu di-'upgrade' lagi dengan berbagai data, bisa lebih bagus lagi sehingga akan ada beberapa data yang dimasukkan ke dalam 'database' sistem E-KTP," tambahnya.

Sementara itu, terkait pencetakan E-KTP Mendagri menjelaskan pada 2013 pihaknya akan melakukan produksi terhadap 4 juta penduduk yang belum melakukan rekam data.

"Tahun ini kita dapat 4 juta, itu macam-macam mulai dari penduduk yang melakukan perubahan status, pindah domisili maupun perekaman baru," katanya.

Sementara itu, mulai akhir tahun ini pencetakan E-KTP dilakukan di masing-masing daerah sehingga diharapkan pendistribusiannya dapat lebih baik dan cepat sampai ke penduduk.

"Alat untuk mencetak sudah ada di daerah dan daerah sudah siap, 'blank card' dikirim dari Pusat. Pelayanan tetap berada di kantor kecamatan, jadi sehari masih bisa (jadi)," katanya.

Meskipun produksi E-KTP sudah dilakukan sesuai otonomi daerah masing-masing, pengendalian data kependudukan tetap berada di bawah kendali Kemdagri, mengingat saat ini "database" pergerakan penduduk sudah mulai dioperasikan di pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper