Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mengupayakan langkah persuasif terlebih dulu untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang.
Namun, bukan hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pun akan memperkarakan siapapun oknum yang menerima bayaran dan menghalangi penertiban PKL Tanah Abang.
"Siapa yang terima uangnya, mengalir misalnya ke RW atau Kelurahan atau ke siapa lagi, itu nanti urusan Polda," ujar mantan Walikota Solo ini sebelum berangkat 'blusukan' ke Pluit, Jumat (26/7/2013).
Jokowi mengungkapkan hal tersebut bisa berlaku bagi siapa saja, baik oknum preman maupun pemerintahan. Namun, lanjutnya, dia akan mengupayakan langkah persuasif terlebih dahulu selama masa Lebaran ini.
"Tergantung mereka [oknum preman] maunya bagaimana, kalau memang diajak bicara baik-baik mau, ya kita ajak baik-baik," ujarnya.
Menurutnya, setiap tindakan yang mengganggu ketertiban umum termasuk ke dalam ranah hukum. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan penyelesaiannya ke Polda Metro Jaya.
Saat ini, imbuhnya, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu pembicaraan dari Polda Metro Jaya jika sudah ada perkembangan lebih lanjut.
Terkait dengan para PKL Tanah Abang sendiri, Jokowi mengatakan dirinya masih menginginkan adanya pembinaan bagi para PKL.
