Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pembenahan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI di mana saat ini terdapat 4 BUMD yang sedang dikaji kemungkinan penutupannya.
Catur Laswanto, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI, mengatakan keempat BUMD yang sedang dikaji kemungkinannya untuk ditutup ini adalah PD Dharma Jaya, PT Pakuan, PT Ratax Armada, dan PT Grahasari Surya Jaya. Dia menilai kinerja keempat BUMD ini tidak baik dan tidak memberikan keuntungan usaha.
Untuk PD Dharma Jaya, Catur mengungkapkan saat ini pemprov masih menunggu proses uji tuntas (due diligence) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI.
“Ini akan jadi pertimbangan apakah Dharma Jaya akan dijual atau dimerger,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/10/2013).
Adapun, lanjutnya, PT Pakuan dan PT Grahasari Surya Jaya akan dijual karena memberikan kinerja yang buruk. Namun, lanjutnya, penjualan kedua BUMD ini bukanlah perkara yang mudah karena diperlukan pengukuran kinerja terlebih dahulu sebelum penjualan dilakukan.
Terkait PT Ratax Armada, Catur menjelaskan penutupan BUMD ini bisa ditinjau ulang jika ada investor yang bersedia menanamkan modalnya. Dia menyampaikan saat ini ada investor yang menunjukkan minat itu.
Namun sayangnya, dia tidak ingat siapa investor yang bersangkutan dan berapa besar penanaman modal yang akan dilakukan.
“Saya agak lupa, tetapi dia cukup berpengalaman lah di transportasi. Sekarang masih berproses [negosiasinya] dan belum selesai,” ujarnya.
Apabila Pemprov DKI benar-benar menutup keempat BUMD ini, langkah tersebut berarti akan menambah daftar penutupan BUMD di mana sebelumnya pemprov telah menutup 6 BUMD miliknya. Keenam BUMD tersebut adalah PT Jaya Nur Sukses, BP LIP Pulogadung, PT Rheem Indonesia, PT Bumi Grafika Jaya, PT Alakasa Industrindo, dan PT Determinan Indah.
Terpisah, Kepala Bidang Modal dan BUMD Biro Perekonomian DKI Pujiono membenarkan adanya pemeriksaan BPKP atas keempat BUMD ini. Dia mengatakan hasil audit dari BPKP inilah yang nantinya akan menentukan penutupan keempat BUMD ini.
“Iya, ada empat BUMD yang diperiksa BPKP. [setelah ada hasil audit] Nanti kalau saham DKI ada 100% akan dilikuidasi dan kalau ada saham lembaga lain akan divestasi saham,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Prya Ramadani meminta Pemprov DKI segera membubarkan BUMD yang tidak memberikan keuntungan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, Pemprov DKI tidak perlu membuang-buang anggaran dengan terus memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada BUMD yang merugi. Padahal, anggaran itu seharusnya bisa dialihkan untuk mendukung program pemprov.
"Yang nggak produktif, bubarkan saja. PMP buat BUMD kan bisa buat yang konkret, seperti membetulkan gorong-gorong yang belum pernah dirawat dari tahun 70-an," katanya. (ltc)
