Bisnis.com, JAKARTA—Isu penyadapan oleh Australia terhadap pejabat pemerintah Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai bakal mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Tapi bagaimana jika Australia menyadap percakapan telepon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang suka ngomong blak-blakan. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan kalau disadap ngomonginnya urusan Cakung, Cilincing, Pluit, Blok G dan lainnya.
“Disadap apanya? Nggak ada isinya. Apa yang mau disadap dari saya? Pas makan di PKL disadap? Yang disadap itu orang-orang penting,” katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Seandainya Australia sampai menyadap telepon Jokowi justru rugi karena urusannya cuma mengatasi banjir, macet, relokasi warga dan lainnya. Tidak ada omongan penting yang berkaitan dengan intelijen negara.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan terkait berita penyadapan para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia di Media negeri Kanguru tersebut telah dilakukan koordinasi bersama Menlu Marty Natalegawa.
Langkah yang dilakukan RI adalah menghubungi pihak Kemenlu Australia untuk menyampaikan isu tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap hubungan bilateral. Kedua meminta Australia menyampaikan 'official and public explanation' mengenai komitmen untuk tidak melakukan penyadapan.
Ketiga, Kemlu akan memanggil?Dubes RI di?Canberra ke Jakarta untuk "konsultasi" dan mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan?Australia, termasuk penugasan pejabat Australia di Kedubes Australia di Jakarta.
