Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi guru meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membentuk tim investigasi dan mengusut tuntas dugaan kecurangan sistemik dalam lelang jabatan kepala sekolah.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PSGI), dan Forum Musyawah Guru Jakarta (FMGJ) menduga ada kecurangan sistemik dalam tes lelang jabatan kepala sekolah yang berlangsung di Jakarta.
Kecurangan sistemik ini melibatkan Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti menuturkan ada indikasi kecurangan sistemik dan telah terjadi pelatihan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dengan melibatkan oknum pejabat untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan 180 kepala sekolah.
"Diduga kuat soal yang dilatihkan juga dibekali jawaban yang benar dan soal yang dilatih sama dengan yang diujikan pada tes 13 Desember hingga 14 Desember. Kami sudah meminta gubernur untuk menyelidiki ini," ujarnya di Balai Kota, Senin (16/12/2013).
"Ada 4 permasalahan dalam lelang jabatan kepala sekolah, yaitu adanya kebocoran soal test lelang jabatan, diskriminasi oleh Dinas Pendidikan dan LPMP DKI, inkonsistensi kebijakan kadisdik DKI, adanya gratifikasi pelatihan test seleksi lelang jabatan," tutur Sekretaris Jenderal PGSI Suparman.
Sekretaris Umum FMGJ Fakhrul Alam mengungkapkan tes bidang yang dilakukan untuk lelang kepala sekolah ini lebih mirip dengan test pendidikan dan pelatihan pendidikan kilat kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah definitif lebih unggul karena telah mengikuti pelatihan kepala sekolah selama 3 bulan.
"Terjadi kompetisi yang tidak seimbang antara para guru dan kepala sekolah definitif dan tidak mengherankan kepala sekolah definitif ini memperoleh nilai yang tinggi" katanya.
Presidium FSGI Guntur Ismail menambahkan bahwa pelatihan diketahui oleh Dinas Pendidikan DKI dan hanya melibatkan para kepala sekolah yang sedang menjabat. Menurutnya, hal ini ada keberpihakan LPMP DKI terhadap kepala sekolah yang tergabung dalam wadah MKKS Jakarta.
"Seharusnya LPMP dukung kebijakan lelang pemprov sebagai penjamin mutu dan bukan penghambat," ujarnya.
