Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin memperpanjang polemik tentang anggaran 200 truk sampah yang sedang menjadi pembicaraan hangat antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta.
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta M Sanusi pernah mengatakan anggaran tersebut tidak pernah dimasukkan dalam penyusunan Rancangan APBD DKI 2014. Padahal, menurut Jokowi, usulan itu pernah disampaikan kepada dewan, tetapi ditolak dengan alasan satu dan lain hal.
"Ada kok anggarannya, kamis sudah masukkan ke dalam RAPBD DKI 2014 tapi kan nggak disetujui. Kalau ditolak, nggak disetujui dewan ya sudah," ujar Jokowi Rabu (5/2/2014).
Untuk sementara Jokowi enggan meperdebatkan hal itu. Ketika ditanya akan melakukan lobi kepada legislatif, dia memilih diam karena sudah ditolak. Hak budgeting merupakan hak dewan sehingga kalau tidak disetujui artinya tidak bisa direalisasikan.
Meski demikian, eksekutif masih bisa mengusulkan lewat pembahasan RAPBD Perubahan 2014 karena kenyataan di lapangan kondisi truk sampah milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta sudah tidak layak pakai. Usia kendaraan yang menyentuh 15-30 tahun selayaknya diganti.
"Akan saya usulkan terus, sampai diberikan anggarannya, sampai disetujui anggarannya. Tetapi lagi-lagi hak budgeting ada di dewan."
Sebelumnya ramai dibicarakan bahwa dewan tidak setuju pengadaan 200 truk sampah DKI Jakarta karena akan dikelola pihak ketiga. Menurut Jokowi alasan itu tidak masuk akal karena jika truk sampah dikelola swasta hanya tinggal dipotong biaya transportasi saja.
"Kok sulit amat mikirnya, ya ngertilah arahnya mau kemana," kata Jokowi.
