Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak puas dengan kinerja PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) dalam mengelola sampah di Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, terlebih kontraknya selama 25 tahun.
Karena itu Ahok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki perjanjian kontrak antara PT Godang Jaya Tua dan Pemprov DKI.
"Kontrak 25 tahun, tipping fee tiap tahun naik, dan pengelolaan sampah juga nggak bener. Itu lahan Bantar Gebang punya pemprov. Perjanjian ini kan konyol. Kami akan bawa KPK untuk neliti kontrak ini," ujarnya, Kamis (20/2/2014).
Ahok tidak yakin sampah warga Jakarta setiap harinya sebanyak 6.500 ton. Dia menuturkan bahwa closed circuit television (CCTV) yang berada di Bantar Gebang rusak dan penimbang elektronik juga rusak.
"Alatnya aja sampai sekarang rusak. Gimana kami percaya, sampah sehari sebanyak 6.500 ton," ucapnya.
Seperti diketahui, sejak perjanjian pada 2008 hingga kini, PT GTJ belum membangun teknologi pengelolaan sampah dengan Gasifikasi, Landfill, dan Anaerobic Digestion (Galvad).
Tipping fee yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI Rp114.000 per ton pada awalnya dan tahun ini naik jadi Rp123.000 per ton.
Jika Pemprov DKI membayar tipping fee sampah Rp123.000 per ton kepada PT GTJ dengan jumlah sampah DKI mencapai 6.500 ton per harinya, maka uang yang mengalir ke PT GTJ mencapai Rp23,98 miliar setiap bulan.
Biaya tipping fee yang dikeluarkan Pemprov DKI tersebut tidak sebanding dengan kinerja PT GTJ dalam mengelola sampah ibu kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
