Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI masih menunggu informasi dari Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI tentang kepemilikan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk merelokasi warga bantaran Kali Ciliwung.
Walikota Jakarta Timur Krisdianto menuturkan jika bangunan yang tidak memiliki IMB maka penertiban bangunan dan relokasi segera dapat dilakukan.
"Kalau ada IMB, relokasi dan bangunan butuh waktu yang lama karena ada pembahasan mengenai ganti rugi," ujarnya di Balai Kota, Senin (24/2/2014).
Berdasarkan data sementara dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur, warga yang tinggal di RW 06 dan RW 07 Kampung Pulo terdapat 188 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di wilayah tersebut, tetapi belum diketahui apakah memiliki IMB atau tidak.
Kampung Pulo, lanjutnya, memiliki delapan RW dan diperkirakan terdapat 2.000 KK yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung. "Mereka harus segera dipindahkan karena akan terkena dampak pelebaran Kali Ciliwung," tutur Krisdianto.
Pelebaran Kali Ciliwung akan dilakukan bervariasi dari 35 meter hingga 57 meter. Saat ini, lebar Kali Ciliwung hanya 10 meter saja, padahal pada masa Pemerintahan Belanda Kali Ciliwung memiliki lebar mencapai 50 meter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
