Jokowi Presiden, Program DKI Tetap Jalan

Bisnis.com, JAKARTA - Kurang lebih 1,5 tahun terakhir sejak Jakarta dipimpin Gubernur Joko Widodo patut diakui sudah banyak perubahan terkait program-program layanan masyarakat, penataan birokrasi pemerintahan serta pembangunan fisik.

 

Meskipun belum ada yang terlihat 'wah' namun dalam waktu singkat tersebut sudah ada awalan yang baik untuk program jangka menengah maupun panjang. Ambil contoh pembangunan transportasi massal berbasis rel yang sudah digroundbreaking Oktober 2013 lalu terus mengalami progres positif. 

 

Selain itu pembangunan waduk untuk mengatasi banjir terus digulirkan oleh Jokowi bahkan hari ini pria Solo tersebut mengatakan menambah waduk di Cilangkap. Dia juga menemui Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk membangun dan melebarkan jalan di depan markas TNI Cilangkap sepanjang 1,3 meter.

 

Beragam program tersebut kerap memunculkan pertanyaan apakah Jokowi bisa menyelesaikan pekerjaan fisik itu? Pasalnya sebentar lagi digulirkan Pemilu Presiden dimana dia menjadi salah satu kandidatnya dari PDI Perjuangan. 

 

Sejumlah polling memunculkan elektabilitasnya tidak bisa terkejar dari pesaing terdekatnya Prabowo Subianto. beberapa lembaga survei juga menyatakan kalau tidak ada kecurangan politik Jokowi akan terpilih sebagai presiden. 

 

Nah, bagaimana dengan program-programnya di DKI Jakarta yang notabene semua baru dimulai? Mendapat pertanyaan seperti itu Jokowi memastikan semua program bisa dijalankan. "Jalan semuanya," katanya di Cilangkap, Kamis (3/4/2014).

 

Jokowi juga mengatakan untuk program penanganan banjir dan macet justru lebih mudah ditangani ketika dirinya menjadi presiden. Persoalan penanganan banjir saat ini adalah sulitnya komunikasi dengan pemerintah daerah lain dalam hal ini Jawa Barat dan Banten karena hulu 13 sungai Jakarta berasal dari dua daerah itu. 

 

Otomatis pemerintah pusat dengan kewenangan yang lebih luas bisa jadi mediator. Skenario Jokowi presiden akan mempermudah persoalan penanganan banjir di Jakarta. 

 

Begitu juga dengan macet yang mau tidak mau harus ada peran dari pemerintah pusat. Tidak jarang DKI dengan pusat berbeda pendapat terutama kebijakan mobil murah Low Cost Green Car (LCGC) beberapa waktu lalu sempat ditolak oleh Jokowi. Artinya pemerintah pusat juga memiliki peranan penting dalam mengatasi kemacetan Ibu Kota. Apakah Jokowi berhasil?