Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan menilai tingkat kemiskinan di Ibu Kota berdasarkan standar berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu senilai Rp2,23 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp344.000 masih menjadi standar kemiskinan di Jakarta.
"Kalau menggunakan data BPS, kemiskinan turun. Kenapa? Karena mereka hanya gunakan standar kalori. Bayangkan Rp344.000 saja, Anda punya penghasilan segitu sudah dikategorikan tidak miskin," ujarnya saat pembukaan rapat kerja pemberantasan kemiskinan di Wisma Antara, Selasa (29/4/2014).
Pemprov DKI, lanjutnya, tidak mau menggunakan standar BPS untuk menilai tingkat kemiskinan di Jakarta. Dia juga tidak mau acuan warga dianggap miskin atau tidak berdasarkan standar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebesar US$2 per hari. Kemiskinan warga DKI akan dinilai dari standar KHL di Jakarta
"Kalau menggunakan acuan PBB saja kan US$2. Nah kalau kalian punya penghasilan US$2 sehari miskin nggak? Standar PBB, Rp750.000 per bulan kamu sudah orang kaya lewat garis kemiskinan. Nah saya juga tidak mau," ucapnya.
Menurutnya, siapapun warga DKI yang memiliki penghasilan di bawah KHL maka warga tersebut berada di garis kemiskinan dan dianggap miskin.
Mantan Bupati Belitung Timur ini memprediksi jika menggunakan standar KHL maka kemiskinan akan melonjak menjadi 40%-60% dari 3,5% warga miskin DKI.
"Kami tidak peduli lonjakan kemiskinan tinggi, standar kami pakai benar karena tiap tahun KHL naik. Kalau sekarang KHL kan Rp2,23 juta, kalau hanya menggunakan kebutuhan kalori itu Rp344.000 nih, itu saja kenaikannya sudah hampir 7 kali," kata Ahok.
Apabila tetap menggunakan standar Rp344.000 untuk menilai tingkat kemiskinan, maka warga yang memiliki uang Rp500.000 per bulan dianggap sebagai masyarakat di atas garis kemiskinan.
"Nah kita harus betul-betul punya data. Buktikan kemaren data kacau balau kan. Kalau kita gunakan kesejahteraan BPS, orang miskin di jakarta cuma ada 300.000 lebih. Orang yang terima KJP saja lebih dari itu kok. Kan nggak masuk akal, sama standar kesehatan," tuturnya.
Pemprov DKI menggandeng BPS untuk melalukan survei KHL di Jakarta agar dapat mengetahui kelurahan mana saja yang tidak mencapai KHL penduduknya. Hal tersebut dinilai akan lebih gampang untuk menangani kemiskinan di Jakarta.
Ahok optimistis dengan melakukan survei KHL ini Jakarta akan masuk kota peringkat 7 besar yang bebas dari kemiskinan di dunia pada 2035. "Makanya kami kerja keras beberapa tahun ini untuk capai itu," ucapnya.
Warga miskin di Ibu Kota pada 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di DKI pada September 2013 tercatat 375,70 orang (3,72%). Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin 366.770 orang (3,70%) pada September 2012.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
