Bisnis.com, JAKARTA - Permintaan buruh menambah item komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 bikin repot Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama.
Tambahan item tersebut meliputi koran, pulsa hingga parfum, katanya masih bisa diperdebatkan karena dalam hukum ekonomi disebutkan jika permintaan tidak sesuai dengan penawaran pasti repot.
“Saya kira kalau Anda ngomong mau menaikkan komponen ke 84, kita masih bisa berdebat. Soal parfum itu segala macam, saya kira itu masih lebih repot. Dalam ilmu ekonomi, terkadang itu memang susah kalau selama ekonomi permintaan dan penawarannya tidak seimbang ya pasti repot,” ujar Basuki seperti dikutip dari situs resmi Pemprov DKI beritajakarta.com.
Basuki menolak berkomentar permintaan para buruh, terkait biaya parfum yang dimasukkan di dalam KHL serta urgensi tuntutan tersebut. "Itu bukan wewenang kita, silahkan ngomong ke menteri,” katanya.
Basuki mengaku, sudah menjadi sifat umum pengusaha untuk menerapkan sistem ekonomi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, pemerintah sudah berusaha untuk menekan egoisme para pengusaha.
“Pengusaha juga tidak boleh injak-injak pegawai makanya disusun KHL. Bahkan Pemprov DKI sudah paling nekat dari seluruh Indonesia, ukuran kemiskinan bukan berdasarkan dua dollar atau kalori tapi kita gunakan standar KHL. Kita paling nekat, enggak ada pemerintah yang berani seperti ini,” kata mantan Bupati Belitung Timur.
Basuki menegaskan, tidak mau membela kalangan pengusaha maupun buruh, namun pihaknya tetap berpatokan pada KHL. "Saya enggak bela siapa-siapa kan. Kalau KHL soal mau nambah dari 60 komponen jadi 84 ataupun 120 komponen, itu nanti urusan negolah,” jelasnya.
