Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pembatasan BBM BERSUBSIDI: Kadin Jakarta Setuju Pemprov DKI Larang Penjualan Premium

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan rencana Pemprov DKI dapat mengurangi beban subsidi BBM yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp400 triliun.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 11 Agustus 2014  |  15:24 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menyetujui rencana Pemprov DKI melarang Bahan Bakar Minyak bersubsidi berjenis premium dijual di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan rencana Pemprov DKI dapat mengurangi beban subsidi BBM yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai Rp400 triliun.

Selain itu, pelarangan penjualan BBM bersubsidi di Jakarta dapat menjadi contoh di daerah lain untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

"Kami setuju pelarangan penjualan BBM subsidi di Jakarta, ditambah lagi pemerintah pusat akan mencabut subsidi BBM. Ini memang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah baru ke depan untuk dapat mengevaluasi dan mencabut kebijakan subsidi BBM," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, anggaran subsidi BBM dapat digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Sebelumnya, Pemprov DKI melarang penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Januari 2015.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan saat ini pihaknya akan membuat surat untuk seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta untuk tidak menjual BBM subsidi berjenis premium.

"Januari tahun depan seluruh SPBU tidak menjual BBM subsidi. Kalau mereka masih jual, license mereka akan kami tarik," ucapnya.

Pencabutan subsidi BBM di Jakarta, lanjutnya, merupakan cara untuk membantu pemerintah pusat mengurangi subsidi BBM yang anggaran setiap tahunnya mencapai senilai Rp300 triliun.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan pelarangan penjualan BBM subsidi di Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Subsidi BBM di Jakarta kan tidak ada, jadi orang mau enggak mau beli nonsubsidi, yang mahal. BBM yang mahal ini membuat orang harus dan terpaksa naik transportasi umum yang sudah ada. Mereka lama kelamaan akan mengubah kebiasaannya," katanya.

Namun, pelarangan adanya subsidi BBM di Jakarta ini harus dibarengi dengan transportasi umum yang biayanya murah dan dapat mengangkut banyak masyarakat.

"Seperti di Australia, pemerintah menyediakan pakai bus tingkat 2 untuk warganya," ucap Ahok, sapaan akrab Basuki.

Kalau tidak ada alternatif transportasi umum di Jakarta, tambahnya, kemacetan tetap akan terjadi dan warga Jakarta terpaksa membeli BBM nonsubsidi.

Untuk mengurangi kendaraan bermotor di Jakarta, Pemprov DKI telah menerapkan tarif baru pajak progresif kendaraan bermotor.

Selain itu, sejumlah ruas jalan pada 2015 akan diterapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurangi kemacetan.

"Kami enggak bisa melarang orang untuk beli mobil tetapi bisa membatasi penggunaanya dengan tarif pajak dan ERP," tutur Ahok.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkodung mendukung rencana Pemprov DKI untuk tidak menjual BBM bersubsidi di Jakarta demi membatasi jumlah kendaraan bermotor dan mengurangi kemacetan.

Menurutnya, dengan menaikkan biaya operasional pemilik kendaraan setiap harinya akan membuat warga Jakarta beralih menggunakan transportasi umum. Biaya operasional tidak hanya BBM saja tetapi tarif parkir di Jakarta juga harus dinaikkan.

"Yang dapat mengurangi kemacetan kalau subsidi BBM dicabut untuk Jakarta dan tarif parkir dinaikkan. Kalau itu dilakukan, mereka akan merasa berat bawa kendaraan pribadi setiap harinya sehingga nantinya akan berpindah ke angkutan umum," ucapnya.

Terkait pencabutan subsidi BBM, Ellen menyarankan agar Pemprov DKI bekerja sama lintasdaerah dengan Banten, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor dalam penerapannya. Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi volume kendaraan di kawasan Jabodetabek.

"Kalau Jakarta sendiri yang melarang ada subsidi BBM, percuma saja, tidak bisa diterapkan hanya di Jakarta. Orang-orang di DKI yang warga DKI akan mencari subsidi BBM di luar Jakarta. Kalau Jabodetabek ini melarang adanya subsidi BBM, saya yakin Jakarta tidak macet lagi," terangnya.

Kendati demikian, pencabutan subsidi BBM di Jakarta harus dibarengi dengan moda transportasi umum yang memadai dan dapat diandalkan.

Moda transportasi umum yang dapat diandalkan, yakni jadwal kedatangan dan keberangkatan transportasi umum seperti bus Transjakarta sehingga warga yang ingin menggunakan angkutan tersebut tidak perlu menunggu lama.

"Selain adanya tambahan armada bus Transjakarta, kepastian jadwal menjadi penting. Kalau jadwal busnya saja tidak pasti, akan sedikit warga yang menggunakan bus tersebut," kata Ellen.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pembatasan bbm bersubsidi
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top