Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

APBD DKI 2014: Ahok Pesimistis Serapan Anggaran Bisa Maksimal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pesimistis serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun ini dapat maksimal.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com 30 September 2014  |  02:47 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pesimistis serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tahun ini dapat maksimal.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya tidak masalah apabila pada tahun ini  serapan anggaran tidak capai target yang telah ditetapkan sebesar 97% atau Rp70,71 triliun dari total APBD 2014 senilai Rp72,9 triliun.

"Paling tahun ini hanya 80% saja yang terserap. Enggak dapet maksimal tahun ini," ujarnya di Balai Kota, Senin (29/9/2014).

Dia menilai serapan anggaran yang masih rendah hingga September  masih di bawah 30% karena sistem pengelolaan anggaran pada tahun ini terbilang baru, yakni sistem electronic budgeting dan lelang satu pintu melalui unit layanan pengadaaan (ULP) barang dan jasa.

"Tahun depan saya yakin bisa serapan maksimal karena tahun ini ya masih dalam peralihan sistem," ucap Ahok, sapaan akrab Basuki.

Pemprov DKI menganggarkan APBD DKI 2015 senilai Rp81,58 triliun atau meningkat 1,06% atau Rp8,68 triliun dari anggaran pada tahun ini Rp72,9 triliun.

APBD DKI pada 2015 akan dimanfaatkan untuk merealisasikan program-program  yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

"APBD itu mau kami gunakan untuk melakukan normalisasi sungai dan waduk, penambahan koridor-koridor bus Transjakarta dan pembangunan infrastruktur lainnya," katanya.

Pihaknya pun akan memperbaiki jalan di pemukiman padat penduduk wilayah Jakarta dengan menghotmix sehingga mempermudah akses jalan dan lebih tahan lama.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun menambahkan APBD 2015 akan diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI.

"Kami akan naikan TKD[Tunjangan Kinerja Daerah] bagi pegawai-pegawai berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pegawai di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP," ucapnya.

Selain itu, anggaran tahun depan digunakan untuk menambah dana KJP agar masyarakat yang tidak mampu dapat mengenyam pendidikan.

"Kami temukan 40% usia 14-16 tahun itu putus sekolah karena miskin. Kalau kami kasih KJP satu siswa Rp280.000 perbulan enggak cukup. Pasti nombok mereka dan darimana, makanya kami siapkan perda [peraturan daerah] maupun pergub [peraturan gubernur untuk siswa tak mampu," terang Ahok.

Untuk diketahui, serapan anggaran pada 2012 mencapai 80% atau Rp33,04 triliun dari total anggaran Rp41,3 triliun. Kemudian pada 2013, penyerapan anggaran meningkat menjadi 82% atau Rp41,08 triliun dari total anggaran senilai Rp50,1 triliun.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki
Editor :

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top