Bisnis.com, BOGOR-- Larangan pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel dinilai akan berdampak efek domino bagi industri perhotelan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan larangan tersebut tidak masuk akal lantaran bisa mematikan bisnis perhotelan.
"Sekarang saja perhotelan di Jawa Barat sudah ngos-ngosan. Apalagi ditambah larangan tersebut, bisa-bisa okupansinya bakal terus berkurang," katanya kepada Bisnis.
Seperti diketahui, Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara melarang aparatur negara menggelar rapat di hotel sebagai upaya menghemat anggaran.
Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan instruksi presiden guna menguatkan beleid tersebut agar berlaku bagi seluruh instansi pemerintah.
Herman menuturkan kontribusi aparatur negara yang menggelar rapat di hotel di Jawa Barat cukup besar antara lain berada di seputar hotel Bandung dan Puncak Bogor.
Dia mengatakan saat ini perang tarif antar hotel sudah mulai terjadi. Misalnya, kata Herman, hotel bintang lima sudah memasang tarif Rp500.000 dari sebelumnya berada di kisaran Rp1 juta dan hotel bintang empat di kisaran Rp400.000.
"Belum lagi hotel melati. Berapa mereka akan memasang tarif. Jadi kami imbau agar pemerintah mengkaji ulang pelarangan tersebut," paparnya.
