Bisnis.com, Jakarta--Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun kerap menemui kendala.
Hambatan relokasi warga ke rumah susun berkisar dari tudingan melawan Hak Asasi Manusia hingga tingkah oknum warga yang menyewakan dan menjual rusun ke orang lain.
Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengeluhkan sikap warga yang kerap menjual rusun. Padahal, pihaknya ingin serius dalam membenahi permukiman warga sehingga mendapatkan tempat tinggal yang layak.
"Dulu kami menyediakan 500 rusun, ternyata ini lebih dari setengahnya penyewa, sama mereka dijual lagi, sewa lagi. Kita mau sikat lagi, dia minta tunda gusur. Supaya apa? Supaya waktu penyewa keluar, dia masukin saudaranya, temennya yang KTP DKI," omelnya kepada warga yang datang menemuinya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Ahok mengakui pihaknya akan melakukam relokasi warga secara masif pada tahun depan. Selain untuk memindahkan warga dari permukiman di bantaran sungai, langkah Pemprov DKI ini juga guna menormalisasi sungai.
"Kita justru bela orang miskin, selama ini, kalo kamu punya 10 rumah, kamu sewain, kamu miskin atau kaya? Yang miskin sekarang enggak pernah dapet rusun, dapet rumah susun dia jual, ditipu melulu," katanya.
Sebelumnya, Ahok pernah dituduh melanggar HAM saat merelokasi warga di Muara Baru dan Waduk Pluit.
