Bisnis.com, JAKARTA - Jalan H.R Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika Jakarta menjadi saksi bisu terbengkalainya sisa-sisa dosa masa lalu dari mega proyek monorail.
Sisa-sisa tiang yang tidak terjadi terpakai hingga kini masih berdiri tegak, tidak jelas fungsi dan tujuannya. Lebih dari 1 dekade tiang-tiang tersebut telah dibangun.
Proyek monorail proyek monorail atau monorel untuk pertama kalinya digagas pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
Meningkatnya jumlah populasi di kawasan megapolitan, dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang sangat pesat menjadi tujuan dimulainya proyek itu.
Proyek itu mendapatkan perhatian pemerintah pusat dengan diberikannya dukungan regulasi.
Presiden yang menjabat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta.
Baca Juga
Pemerintah pusat melihat, permasalahan transportasi di Provinsi DKI Jakarta tersebut, telah mengganggu kelancaran aktivitas penduduk di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya, sehingga mempengaruhi citranya sebagai Ibu Kota Negara.
Selain itu, untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta, maka dipandang perlu membangun suatu sarana angkutan massal yang mampu melayani pergerakan manusia di kawasan perkotaan.
Namun, proyek yang dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail itu mangkrak. Dua gubernur yang menjabat tak dapat mendorong kelanjutan proyek tersebut.
Namun, pembangunan proyek monorail pernah kembali dilanjutkan oleh Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Puji dan syukur tentu saja dengan mengucap Bismilahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan monorel di jakarta oleh PT Jakarta Monorail sudah saya tandatangani dan dilanjutkan kembali," kata Jokowi.
Jokowi pun langsung menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44/2013 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Perencanaan Proyek Monorail untuk menindaklanjuti hasil rapat pada 28 Desember 2012.
Dalam aturan itu, Gubernur DKI Jakarta bertindak langsung sebagai pengarah dalam tim pendamping perencana pembangunan proyek monorail.
Pada 2014, perjanjian baru pembangunan proyek monorel yang dilakukan untuk melihat keseriusan Jakarta Monorail dalam proyek ini.
Dalam perjanjian baru tersebut Jakarta Monorail ditargetkan menyelesaikan proyek monorel dalam kurun 3 tahun untuk 1 jalur. Kemudian, 5 tahun untuk membangun 2 jalur lintasan. Jika tidak bisa menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut, semua infrastruktur yang telah dibangun, 100 persen akan menjadi milik Pemprov DKI tanpa harus membayar sepersen pun kepada pihak Jakarta Monorail.
Pemprov DKI juga meminta kepada Jakarta Monorail untuk memberikan jaminan bank sebesar 5 persen.
Mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi disebutkan pembangunan monorel sepanjang 14,7 km dengan 15 stasiun memiliki potensi investasi hingga Rp9,1 triliun.
Namun, hingga Jokowi melepas statusnya sebagai gubernur setelah terpilih menjadi presiden, proyek itu belum juga jalan.
