Bisnis.com, BEKASI - DPRD Kota Bekasi menilai sistem kerja outsourcing tidak bermartabat, sehingga perlu dievaluasi.
Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mengatakan dirinya memiliki satu keinginan yang sama dengan agenda para buruh terkait beberapa kebijakan yang dirasakan masih memberatkan.
Salah satu agenda kebijakan yang perlu dievaluasi adalah penghapusan sistem kerja outsourcing.
"Outsourcing itu kurang bermartabat untuk buruh di Indonesia. Saya satu tekad agar outsourcing tidak ada," ujarnya saat berorasi di hadapan ribuan buruh di halaman DPRD Kota Bekasi, Jumat (1/5/2015).
Dia pun menilai, ke depan Kota Bekasi tidak hanya menjadi penyalur tenaga kerja, tetapi mulai menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan jaminan kepada calon investor agar tertarik menanamkan modalnya di Kota Bekasi.
