Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) dapat memberi banyak manfaat bagi warga dan pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Meski demikian, dia ini mengakui bahwa ada tantangan dan konflik kepentingan yang dialami oleh jajaran BPTSP dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) teknis terkait.
"Soal perizinan ini dulunya lumbung penghasilan SKPD nakal. Ketika badan ini dibentuk mereka pasti terusik. Namun, saya memastikan SKPD teknis terkait dapat bekerja sama dengan jajaran BPTSP," ujarnya di Balai Kota, Jumat (8/5/2015).
Karena itu, dia meminta BPTSP dan SKPD terkait untuk berkoordinasi dalam memberikan layanan prima bagi warga dan pelaku usaha. Salah satu caranya dengan membentuk koordinator BPTSP di masing-masing tingkat (kecamatan, kelurahan, kota, dan provinsi).
"Tantangannya besar karena ini mengubah sistem yang ada. Namun, dampaknya bagi Jakarta sangat besar jika sistem ini terealisasi," kata Djarot.
BPTSP DKI diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 2 Januari 2015. BPTSP akan menyelenggarakan layanan terpadu di 318 lokasi pelayanan, yakni Badan PTSP Provinsi, 6 kantor PTSP Kota/Kabupaten, 44 Kecamatan, serta 267 Kelurahan.
