Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera mempercepat pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa untuk tiap-tiap mata kegiatan di tahun anggaran 2015.
Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan keterlambatan agenda lelang dikhawatirkan menimbulkan efek negatif terhadap target pembangunan daerah.
"lambatnya progres lelang pengadaan barang dan jasa akan berimbas pada molornya pengerjaan beberapa proyek fisik di Ibu Kota," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (12/5/2015).
Dia menuturkan sedikitnya jumlah lelang yang dilakukan DKI bisa memberi dampak buruk bagi pemerintah. Berdasarkan data Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), baru empat kegiatan yang selesai dilelang dari total 6.000 rencana kegiatan yang bakal dilaksanakan pada 2015. Sementara itu, tujuh proyek pembangunan saat ini sudah masuk proses lelang saat ini.
"Sekarang sudah memasuki triwulan II/2015, pelaksanaan pengadaan lelang itu seharusnya sudah mendekati 50% dari total kegiatan. Kalau ternyata pencapaian lelang masih di bawah itu bisa membuat pekerjaan proyek molor, bahkan gagal dilaksanakan," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengatakan sedikitnya lelang kegiatan di Ibu Kota lantaran banyak SKPD belum menyerahkan dokumen rencana umum pengadaaan (RUP) dan rencana pelaksanaan lelang (RPP) sebagai syarat pelaksanaan lelang.
Dari total 6.000 mata kegiatan, baru 3.078 proyek yang diumumkan di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). Lebih lanjut, sekitar 218 kegiatan masuk dalam tahap finalisasi RUP dan 56 kegiatan yang RPP tengah dikaji. Sementara itu, dia mencatat ada 50 SKPD dan UKPD yang sama sekali belum menyerahkan dokumen lelang ke BPPBJ.
