Bisnis.com, TANGERANG— Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) mendesak empat tuntutan guna mematahkan potensi aksi kampanye terselubung Airin Rachmi Diany.
Perempuan yang sekarang menjabat Wali Kota Tangsel itu dikabarkan hendak melenggang dalam Pilkada Tangsel tahun ini melalui jalur independen.
Ketua JPTS Ali Irfan membeberkan, empat tuntutannya adalah, penghentian seluruh kegiatan pendataan Keluarga Berencana (KB) yang dikeluhkan banyak warga untuk menghindari potensi kampanye terselubung Airin.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk menolak segala jenis pelibatan birokrasi demi kepentingan politik penguasa dengan berbagai macam cara dan modus,” ucapnya, Senin (18/5/2015).
Ketiga, JPTS meminta agar lembaga pemantau pilkada meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan, baik dari panwaslu pilkada maupun elemen asyarakat. Poin terakhir adalah imbauan agar semua pihak, termasuk bakal calon wali kota, menjunjung sportifitas.
Ali menyatakan, merebak kabar adanya dugaan keterlibatan birokrat, seperti lurah, RT, dan RW dalam memuluskan Airin Rachmi Diany menempuh jalur pencalonan independen Wali Kota Tangerang Selatan.
Kekhawatiran tersebut sangat beralasan karena bagi wanita yang masih menjabat Wali Kota Tangsel itu sangat mudah untuk melibatkan birokrat daerah. Melalui mereka akan dikumpulkan KTP warga guna memenuhi persyarakat calon independen.
“Informan JPTS menyebutkan warga diminta mengisi data dengan menyertakan copy KTP yang katanya wajib dan harus semua warga Tangsel melalui program pendataan keluarga berencana,” ucapnya.
