Bisnis.com, JAKARTA--Belum memadainya pengendalian, pencatatan, dan pengamanan aset melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp3,58 triliun berpotensi merugikan Pemprov DKI.
Opini tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014.
Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan beberapa aspek yang menjadi perhatian BPK a.l. kesesuaian laporan keuangan dengan stadar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
"Kerja sama antara Pemprov DKI dengan pihak ketiga selama ini ternyata berpotensi merugikan daerah senilai Rp3,58 triliun. Hal ini menjadi salah satu dasar pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian [WDP] atas kinerja Pemprov DKI," katanya di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7).
Dia menuturkan kurang maksimalnya Pemprov DKI dalam melaksanakan sensus aset tetap dan aset lainnya membuat pemerintah daerah tak bisa mengamankan kekayaan secara komprehensif.
Permasalahan lain yang disoroti oleh BPK terhadap kinerja Pemprov DKI dalam mengelola aset adalah buruknya pencatatan realisasi belanja operasional lantaran tak dilengkapi dengan bukti pertanggung jawaban yang lengkap.
"Selain soal sensus dan pencatatan realisasi belanja, Pemprov DKI juga belum menindaklanjuti temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun ini. Hasilnya, masalah yang dihadapi oleh pemerintah Ibu Kota tahun ini seakan berulang dari tahun sebelumnya," kata Moermahadi.
