Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta penggunaan sistem e-voting untuk Pilkada 2017 sebaiknya dikaji ulang, pasalnya belum dilakukan uji coba, guna menghindari permasalahan.
Menurutnya, tawaran Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menggunakan sistem e-voting untuk pemilihan kepala daerah tersebut sangat baik.
Namun dirinya lebih melihat pada sisi kebutuhan, kesanggupan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung sistem teknologi itu, sebelum benar-benar diterapkan.
“Untuk e-voting, perlu dikaji lagi secara mendalam. Termasuk kesiapan warga dan teknologinya,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (30/7).
Menurutnya penggunaan teknologi tersebut sebelum diterapkan, harus dilakukan uji coba di wilayah-wilayah terpencil.
Sebab, Pilkada akan dilangsungkan hingga wilayah terkecil di Indonesia. Uji coba ini juga termasuk untuk melihat kekuatan sinyal jaringan internet dapat berjalan dengan baik atau tidak.
Karena bila di wilayah terpencil dan kecil saja teknologi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan teknologi e-voting dapat diterapkan pula di kota-kota besar seperti Jakarta.
“Harus ada uji coba di wilayah-wilayah yang lebih kecil. Misalnya yang penduduknya tidak terlalu banyak. Missal, di Jawa Timur ada Kota Mojokerto, Blitar, Probolinggo. Atau Madiun atau Yogyakarta. Kalau itu berhasil baru diterapkan di Jakarta. Ditarik ke kota yang wilayahnya lebih besar lagi,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini juga menyatakan bahwa BPPT harus melihat kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah. Artinya, KPU DKI Jakarta harus siap, karena Pemprov DKI hanya membantu menyediakan anggarannya saja.
“Terus dikaji kelayakannya. Tapi kalau ada keinginan e-voting ya bagus,” tuturnya.
